Pertarungan Jenderal Panaskan Pilgub Papua, Netralitas Polri Diuji

“Saya kira figur yang maju saat ini bukan figur yang tanpa pengalaman dalam rangka  kepemimpinan, namun yang dibutuhkan di Papua adalah mereka yang menguasai persoalan dan problematika pembangunan. Terutama mereka yang punya pengalamam bekerja, tidak hanya rekam jejaknya saja namun bagaimana kedekatan secara sosial budaya kepada masyarakat, saya kira partai juga harus memperhatikan itu,” ucap Yakobus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (8/5).

Menurut Yakobus, tidak hanya sebatas melihat posisi mereka sebagai seorang perwira tinggi  di institusi. Namun partai juga memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan.

“Ini masih dalam proses seleksi, penting bagi partai untuk melihat konteks elit yang akan mendaftar adalah elit elit yang  memiliki rekam jejak yang cukup,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan majunya dua jenderal dalam Pilkada dimana satunya sudah purnawirawan ? Yakobus mengatakan dampaknya kepada netralitas Kepolisian, menurutnya selama ini netralitas masih menjadi isu yang cukup sensitif. Terlebih ada calon kepala daerah yang berasal dari latar belakang militer ataupun kepolisian.

“Mereka yang hari ini berasal dari institusi TNI maupun Polri tidak menggunakan politik pragmatis, atau tidak memanfaatkan hal-hal yang sifatnya memiliki konflik kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari partai dengan menggunakan cara cara yang tidak santun,” ujarnya.

Lanjutnya, melainkan bagaimana mereka lebih beradu argumentasi visi dan misi untuk meyakinkan partai bahwa mereka layak dipilih.

“Saya pikir latar belakang jenderal menjadi poin utama. Namun dalam posisi mereka menjadi kepala daerah dimana pengetahuan, wawasan dan intelektualitas perlu diperhatikan. Sebab tidak hanya melihat dari sudut pandang kepangkatan, tetapi juga intelektualitas dan emosional menjadi bahan penting untuk dipertimbangkan nantinya,” kata Yakobus.

“Karena itu, yang harus dihindari adalah merusak netralitas Polri. Kepada institusi Polri baik dari pusat sampai tingkat bawah menjaga agar netralitas ini betul betul terlaksana dengan baik,” sambungnya.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pilkada, Yakobus meminta KPU fokus memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dengan media sosial.

Tak hanya itu, ia juga meminta KPU mengevaluasi kembali kinerja mereka. Baik di tingkat kabupaten, distrik sampai di tingkat atas.

“Penting sekali melakukan cara-cara yang sifatnya bagaimana mengetahui kondisi dan problematika yang ada, harus ada inovasi yang dilakukan. Sebab Pemilu kemarin banyak kasus yang ditemukan, namun saya optimis Pilkada kali ini akan berjalan dengan. Terlebih kita tidak menggunakan sistem noken,” pungkasnya.

Sementara itu Bacalon  Gubernur Papua, Paulus Waterpauw masih melanjutkan road show-nya menyambangi kantor partai politik untuk melamar meminta dukungan partai dalam pencalonannya nanti.

Ia menyampaikan sudah 6 partai yang didatangi dan mengembalikan berkas sebagai bentuk keseriusannya dalam Pilkada nanti. Mantan Pj Gubernur Papua Barat ini menyatakan siap mengikuti semua proses tahapan yang diarahkan oleh partai.

Saat ditemui di kantor DPC Gerindra Kota Jayapura, Waterpauw mengatakan bahwa ia mendaftar sebagai warga sipil biasa. Ini menyusul banyaknya asumsi bahwa Pilkada tahun ini akan terjadi ‘perang’ bintang karena ada jenderal dan mantan jenderal yang  menyatakan siap masuk dalam bursa.

“Soal ‘perang’ bintang saya pikir ini perta demokrasi dan semua bisa ambil bagian. Lalu kalau bintang yang masih pakai itu pak Kapolda sedangkan saya itu dulu bahwa saya pernah menggunakan bintang tapi saat ini saya sipil murni sehingga saya memenuhi persyaratan juga sebagai warga sipil,” jelasnya.