Categories: BERITA UTAMA

Akademisi Sebut Kunjungan Dua Menteri Berkaitan dengan Senjata OPM

JAYAPURA – Kedatangan dua menteri ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Papua Pegunungan, Sabtu (7/6) hingga kini belum diketahui apa yang melatarbelakangi. Mengapa harus Nduga dan mengapa harus Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kemudian mengapa ke “daerah merah” seperti Nduga, mengapa tidak ke kabupaten lain yang lebih kondusif.

Ada banyak pertanyaan yang muncul dari perjalanan tegang dua setengah jam tersebut. Baik Sjafrie dan Sri Mulyani juga menggunakan rompi anti peluru dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung berpendapat bahwa kedatangan kedua menteri ini ada kaitannya dengan konflik bersenjata yang masih terjadi berulang di daerah ini.

“Dua menteri tersebut datang ke Nduga, tujuannya satu, untuk memastikan keberadaan data lapangan tentang negara terlibat aktif dan masif membiayai kekerasan bersenjata di Papua,” kata Yaung kepada Cenderawasih Pos, Minggu (8/6).

Yaung mengatakan bahwa Sri mulyani sejatinya mendapat ijin dari Presiden Prabowo untuk melakukan klarifikasi faktual di lapangan, apa benar informasi bahwa dana desa untuk Papua dan secara khusus untuk Kabupaten Nduga digunakan untuk membeli senjata dan amunisi untuk memperkuat alat perang TPN OPM melawan TNI / Polri atau informasi tersebut tidak benar.

“Karena Presiden Prabowo sudah meminta agar dievaluasi apakah dana desa digunakan aparat ASN desa atau kampung di Papua tidak sesuai peruntukannya,” bebernya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

12 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

13 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

14 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

15 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

16 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

17 hours ago