

Elisa Kambu ( FOTO: Humas For CepOs)
MERAUKE-Kendati masih ada pro kontra terkait dengan rencana pemerintah pusat yang akan menambah tiga provinsi baru di Papua dengan adanya rencana aksi penolakan yang akan digelar secara besar-besaran di Jayapura hari ini, Selasa (10/5) ditanggapi oleh Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos.
Kepada wartawan di Merauke, Elisa Kambu menegaskan bahwa usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan bukan secara tiba-tiba disampaikan namun sudah cukup lama sekira 20 tahun yang dimulai tahun 2002 lalu.
“Kalau mereka di sana menolak pemekaran ya mungkin. Silakan mereka menolak. Tapi kita di bagian Selatan Papua sudah oke. Kita Papua Selatan sudah final,” tegasnya.
Dikatakan, kehadiran provinsi ini untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di Papua. Karena Papua begitu luas dan tidak mungkin satu gubernur bisa mengurusnya. “Apalagi dengan kita ini kan hubungan emosional kita ini. Kalau gunung ya gunung, kalau utara ya utara dan kalau selatan ya selatan. Sehingga lebih bagus masing-masing saja supaya berlomba-lomba untuk membangun daerahnya. Kita kepentinganya di situ. Kalau di Selatan Papua ini, saya pikir semua stakeholder menerima karena ini perjuangan sudah cukup lama. Bukan desakan atau kepentingan yang lain. Mungkin di daerah lain seperti itu tapi kalau Papua Selatan ini perjuangannya sudah cukup lama 20 tahun lalu dimulai tahun 2002,” jelasnya.
Ditanya soal dukungan Pemkab Asmat terhadap PPS tersebut, Elisa Kambu mengungkapkan bahwa Pemkab dan masyarakat Asmat sangat memberikan dukungan. Komitmen itu sudah ditunjukan, pertama keaktifan pemda dan masyarakat Asmat terlibat langsung dalam seluruh proses upaya percepatan pemekaran PPS. “Kedua, komitmen itu kita tunjukan, dimana tiga tahun berturut-turut kita anggarkan operasional dan dukungan untuk percepataan pemekaran PPS. Memang kita berbagi dengan kabupaten lain termausk Merauke. Kita berdoa supaya cepat diselesaikan,” ucapnya.
Dari informasi yang diperolehnya, Elisa Kambu menyebutkan bahwa tahun depan Papua Selatan sudah menjadi provinsi. (ulo/nat)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…