“Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama. Semua pihak perlu mengedepankan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam setiap situasi konflik bersenjata,” ujarnya.
Kata Theo, YKKMP akan terus berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pihak guna memantau langsung perkembangan situasi di wilayah tersebut. Ia juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan pengungsi internal di Tanah Papua.
Atas kondisi tersebut, YKKMP menyampaikan sejumlah sikap, antara lain mendorong pemerintah membuka ruang dialog, memberikan akses pemantauan bagi jurnalis independen, membuka akses bagi Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi internal. (fia/ade)
Pelarangan pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus menuai kritik dari kalangan…
Timika dipilih menjadi tuan rumah, menggeser dominasi ibu kota provinsi berkat kelengkapan fasilitas publiknya. Ajang…
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway…
Plt Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya Imanuel Medlama, S.STP, M.Si menyatakan pemanfaatan hak tayang layanan Informasi…
Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar kabupaten yang lebih maju dapat menopang daerah yang masih…
Pungutan terhadap tarif sampah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 30.000 per bulan,…