Kemendagri Temukan Banyak Kejanggalan Program Pemerintah Papua

JAYAPURA – Ketua DPR Papua sementara DPR Papua, Tan Wie Long  mengaku merasa ada yang aneh dari hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri terkait postur anggaran dan program yang diajukan untuk tahun 2025. Hal tersebut terungkap dalam rapat internal DPR Papua yang telah diharmonisasi.

“Dalam dokumen APBD 2025 yang dikirim kepada Pemprov Papua oleh Kemendagri  setelah kami baca, pelajari dan mencermati ternyata banyak temuan-temuan yang direkomendasikan oleh Kemendagri untuk supaya dievaluasi,” jelas Tan Wie Long usai rapat, Selasa (7/1).

Oleh karena itu,dalam agenda rapat yang dipimpin diputuskan bahwa Rabu (8/1) pihaknya akan mengundang pihak eksekutif untuk bersama-sama membedah kembali hasil evaluasi Kemendagri tersebut.

“Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri,” tambahnya.

Pihaknya juga merasa aneh dan prihatin mengingat ada sejumlah agenda-agenda kegiatan sepanjang tahun 2025 namun di beberapa posnya ternyata  tidak dianggarkan.

“Jadi, ini kan aneh bin ajaib, karena anggaran yang sudah kita sama-sama bahas dan tetapkan itu, kenapa kok sampai ada satuan – satuan kerja kami yang tidak diakomodir anggarannya. Contohnya, kegiatan pelayanan, kegiatan rapat-rapat komisi dengan mitra, itu sama sekali belum ada. Terkait dengan kegiatan pimpinan dan anggota DPR Papua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan monitoring fungsi pengawasan, itu juga tidak ada. Oleh karena itu, ini menjadi keprihatinan kami,” bebernya.

Pihaknya berharap dalam rapat bersama eksekutif nanti  baik legislatif maupun eksekutif perlu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ada beberapa item jika disimak ternyata perjalanan dinasnya justru jauh lebih banyak daripada anggota di DPR Papua.

“Padahal kami juga harus turun lakukan monitoring pembangunan di  dapil masing-masing guna menjalankan fungsi pengawasan. Tetapi ini tidak, kami DPR Papua justru sangat kecil,”  tambah Tan Wie Long.

“Besok kami akan duduk bersama eksekutif untuk melakukan harmonisasi, apa yang disampaikan oleh Kemendagri terkait tentang masalah rambu-rambu yang disampaikan kepada kami berasal dari dokumen yang sudah ada dari Kemendagri, itu akan kami minta supaya harus ditinjau ulang dan harus bisa dirubah,” tegasnya.

Pasalnya, Tan Wie Long menyampaikan ini berpotensi menjadi temuan-temuan dan diperiksa oleh BPKP dan juga masuk di dalam ranah hukum.  Oleh karena itu, kami lembaga DPR Papua akan menyampaikan ini besok melalui pimpinan definitif. “Sekali lagi perlu memikirkan sesuatu  yang lebih besar untuk kemaslahatan. Kami pikir kerja- kerja  pengawasan juga penting dilakukan termasuk terkait transparansi tadi,” imbuhnya. (ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos