

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri bersama Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare ketika menaiki speed boat di Dermaga Polair Polda Papua, Selasa (7/6) lalu. (FOTO: Gamel/Cepos)
Terkait Ancaman KKB Terhadap Politisi yang Dukung DOB dan Otsus
JAYAPURA – Polda Papua menyatakan siap memberi perlindungan kepada para pihak yang sempat disebut oleh TPNPB-OPM untuk dijadikan target sasaran karena ikut mendorong Daerah Otonom Baru (DOB).
TPNPB-OPM secara gamblang menolak pemekaran, sementara masih ada pihak maupun politisi yang mendorong lahirnya DOB. TPN nampaknya kebakaran jenggot mengingat jika ini benar diputuskan oleh pemerintah pusat maka dipastikan kekuatan pihak yang berseberangan akan terpecah.
Terkait ancaman TPNPB-OPM ini, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan belum ada laporan. Namun pihaknya memiliki kewajiban untuk memberi jaminan keamanan kepada para pihak yang mendapat ancaman. Hanya kata Fakhiri siapa saja yang membutuhkan perlindungan maka pihaknya siap membantu.
“Kalau ada statemen begitu saya pikir wartawan juga diundang langsung. Jangan hanya keterangan-keterangan lewat pesan,” kata Fakhiri di sela-sela kegiatan donor darah di Mapolda Papua, Selasa (7/6).
Kapolda Fakhiri menyampaikan bahwa jika memang ada ancaman maka polisi siap memberi perlindungan. “Tapi jangan seolah-olah ada ancaman dari sekelompok. Sebab kami paham sehingga tidak perlu bermain atas nama si A maupun si B. Biar ini mengalir, yang tolak dengan agendanya dan yang dukung dengan agendanya. Jangan menghadap – hadapkan sesama anak negeri, sebab ini sangat tidak baik,” singkatnya. Sebelumnya, salah satu pentolan TPNPB-OPM, Purom Wenda melalui juru bicaranya, Sebby Sembom menyampaikan bahwa TPNPB-OPM akan mengejar para politisi yang mendorong DOB. Dua nama yang disebut adalah Lenis Kogoya dan Befa Jigibalom. (ade/nat)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…