Categories: BERITA UTAMA

Polda Siap Beri Perlindungan

Terkait Ancaman KKB Terhadap Politisi yang Dukung DOB dan Otsus

JAYAPURA – Polda Papua menyatakan siap memberi perlindungan kepada para pihak yang sempat disebut oleh TPNPB-OPM untuk dijadikan target sasaran karena ikut mendorong Daerah Otonom Baru (DOB).

TPNPB-OPM secara gamblang menolak pemekaran, sementara masih ada pihak maupun politisi yang mendorong lahirnya DOB. TPN nampaknya kebakaran jenggot mengingat jika ini benar diputuskan oleh pemerintah pusat maka dipastikan kekuatan pihak  yang berseberangan akan terpecah.

Terkait ancaman TPNPB-OPM ini, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan belum ada laporan. Namun pihaknya memiliki kewajiban untuk  memberi jaminan keamanan kepada para pihak yang mendapat ancaman. Hanya kata Fakhiri siapa saja  yang membutuhkan perlindungan maka pihaknya siap membantu.

“Kalau ada statemen begitu saya pikir wartawan juga diundang langsung. Jangan hanya keterangan-keterangan lewat pesan,” kata Fakhiri di sela-sela kegiatan donor darah di Mapolda Papua, Selasa (7/6).

Kapolda Fakhiri menyampaikan bahwa  jika memang ada ancaman maka polisi siap memberi perlindungan.  “Tapi jangan seolah-olah ada ancaman dari sekelompok. Sebab kami paham sehingga tidak  perlu bermain atas nama si A maupun si B. Biar ini mengalir, yang  tolak dengan agendanya dan yang dukung dengan agendanya. Jangan menghadap – hadapkan sesama anak negeri, sebab ini sangat tidak baik,” singkatnya. Sebelumnya, salah satu pentolan TPNPB-OPM, Purom Wenda melalui juru bicaranya, Sebby Sembom menyampaikan bahwa TPNPB-OPM akan mengejar para politisi yang mendorong DOB. Dua nama yang disebut adalah Lenis Kogoya dan Befa Jigibalom. (ade/nat)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: KKBPAPUA

Recent Posts

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

9 minutes ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

38 minutes ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

1 hour ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

2 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

3 hours ago

Perempuan dan Anak Paling Rentan Jadi Korban Konflik

Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…

6 hours ago