“Untuk masyarakat yang sangat membutuhkan jamahan program yang memungkinkan mereka bisa keluar dari rantai kemiskinan ataukah program strategis yang hanya memenuhi keinginan para pemilik modal, orang beradab atau kelompok elit yang hanya mengejar kepentingan ekononi semata,” tegas Prof. Freddy. Ia memprediksi program ini pada akhirnya akan membuat banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, semangat, dan motivasi kerja.
Sehingga masa depan pembangunan yang berkelanjutan menjadi mati suri, di atas kekayaan dan pemilik tanah dan negeri yang hebat sumber dayanya. Lanjut guru besar Uncen itu jika program PSN tersebut dibangun untuk kepentingan rakyat, maka harus ada waktu untuk merencanakan bersama, membangun apa yang ingin dimiliki rakyat.
Dengan begitu ia sarankan disetiap pembangunan di tanah Papua harus melibatkan sumberdaya setempat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. “Rakyat tidak bisa dipaksa dengan gaya kekerasan. Ini sebuah tanda kegagalan di ujung keberhasilan sesaat,” ujar sang profesor.
Disaat ini menurutnya, rakyat tidak lagi menemukan dirinya dalam setiap aktivitas. Kondisi ini adalah sebuah indikasi kemunduran kemajuan dan peradaban kepada masyarakat di Papua dengan pola-pola yang tidak wajar. Seperti diketahui, PSN di tanah Papua telah lama diprotes oleh masyarakat adat. Gelombang protes besar-besaran dilakukan terutama di Papua Selatan.
Setelah hampir 2 bulan di palang oleh masyarakat pemilik hak ulayat dengan tuntutan ganti rugi,…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze berencanakan akan segera menemui masyarakat pemilik hak ulayat terkait dengan…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melantik dua anggota Majelis Rakyat Papua Selatan Pengganti Antar Waktu…
Kondisi tersebut semakin kompleks di daerah, termasuk Papua, di mana media lokal dan jurnalis masih…
PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Universitas Cenderawasih (Uncen) resmi memulai Program Eksekutif Mengajar untuk memperkuat…
-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pertamina Patra Niaga Papua memastikan pasokan gas elpiji dijamin aman…