

Jenderal Bintang dua ini menyebut akan menindak siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa terkecuali. Dari dari 21 anggota yang sudah dilakukan pemeriksaan dikatakan ada 5 orang yang dinyatakan terlibat. Kelima oknum anggota TNI ini nantinya akan melanjutkan proses hukum.
JAYAPURA – Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan mengungkapkan bahwa pihaknya tetap memonitor kasus penyerangan atau pengrusakan Polres Jayawijaya yang dilakukan sejumlah oknum TNI dari Batalyon 756 Wimane Sili.
Jenderal Bintang dua ini menyebut akan menindak siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa terkecuali. Dari dari 21 anggota yang sudah dilakukan pemeriksaan dikatakan ada 5 orang yang dinyatakan terlibat. Kelima oknum anggota TNI ini nantinya akan melanjutkan proses hukum.
“Semua sudah diperiksa dan jika melanggar hukum ya harus dihukum. Dari 21 orang kemarin kami sudah cek mana yang harus diproses hukum baik yang menggerakkan maupun yang terlibat dalam pengerahan massa,” ujar Pangdam menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Makodam XVII Cenderawasih, Selasa (5/3).
Ia pun menyebut dari 21 anggota ternyata pihaknya ada 5 anggota yang terlibat dan 5 orang ini akan diproes.
“Seperti yang saya bilang, salah ya proses. Ini bukan soal jiwa korsa. TNI tidak mengenal jiwa korsa seperti itu. TNI itu menggunakan jiwa korsa untuk membangun nama baik satuan, membangun semangat satuan sedangkan kalau ini pelanggaran dan tak ada kaitan dengan korsa,” imbuhnya.
Sebelumnya dilaporkan bahwa pada 2 Maret lalu diserang sejumlah anggota TNI dari Batalyon 576. Kabar yang beredar ini tak lepas dari pertandingan futsal dna terjadi keributan. Pelaku yang dibawa ke Mapolres ternyata berbuntut hingga terjadi penembakan gas air mata yang dilakukan anggota Polres dan disini membuat anggota TNI marah kemudian melakukan pelemparan pos penjagaan. (ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…