Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan sudah terjalin.
“Hari ini saya finalisasi dengan teman-teman Forkopimda disini. Jadi sebenarnya itu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi intinya prinsipnya, hukum positif tidak boleh kalah dengan hukum marah. Itu yang harus kita tegakkan duluan,” sambung Johannes.
Johannes mengatakan, pemerintah akan merancang suatu Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hal ini juga menurut Johannes telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Tengah. “Saya sudah komunikasi juga dengan gubernur. Peraturan Daerah tentang konflik-konflik internal yang terjadi seperti ini. Gimana kita harus konflik, kita harus diutamakan hukum positif. Jadi tidak ada cerita,” tutupnya. (mww/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Untuk mencapai pintu rimba, kami memilih menggunakan kendaraan milik warga. Pilihan ini bukan tanpa alasan.…
BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar…
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan bakau di Jayapura, khususnya di wilayah Hamadi hingga Holtekamp, memiliki…
Ujian ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, dimulai sejak, Senin 4 Mei hingga Kamis, 7…
Menurutnya, kelulusan merupakan awal dari harapan baru bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang…
Kericuhanpun tak terhindarkan, aparat harus menghindari lemparan batu sambil melepas tembakan gas air mata. Dari…