

Foto-BEM se-Kota Jayapura saat aksi tolak transmigrasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (4/11). (FOTO: Karel/Cepos)
JAYAPURA-Program Transmigrasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menterinya Iftitah Sulaiman Suryanegara terus mendapatkan penolakan. Senin (4/11) kemarin giliran Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Jayapura, Provinsi Papua, melakukan aksi demontrasi penolakan terhadap program tersebut.
Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.
Setelah program itu mulai berjalan, kemudian munculah program transmigrasi. Ini tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat adat Papua dimana masyarakat adat akan kehilangan tanah, hutan, air serta sumber daya.
“Kami menilai porgam ini digagas untuk kelancaran investasi dan eksploitasi untuk mengamankan investasi orang dari luar,” ujarnya.
Dikatakan jika negara betul-betul ingin memperhatikan pembangunan manusia Papua, maka perhatikan masalah-masalah yang ada saat ini, seperti pendidikan, kesehatan ekonomi dan lainnya. Bukan justru memperhatikan masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, lalu masyarakat ini dibuang ke Papua, yang tentunya akan membawa dampak yang sangat buruk bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dimana OAP akan semakin tersingkirkan, sementara non OAP akan semakin bertumbuh subur, dengan menguasai seluruh pola pembangunan di Tanah Papua. Atas kondisi ini pihaknya mendesak Prabowo menghentikan wacana program transmigrasi ke Papua sebab Papua bukan tanah kosong.
“Kami aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di tanah Papua,” tegasnya. Pernyataan sikap ini telah disampikan kepada anggota DPRP Papua melalui Wakil Ketua sementara DPRP Beatrix Monim. Ia mengaku pernyataan sikap dari BEM Se-Jayapura ini akan disampailan kepada pemerintah pusat. Nanti kami akan rapat dulu secara internal, hasil rapat itulah uang akan kami sampaikan kepemerintah pusat, tentu menyampaikan aspirasi teman teman mahasiswa ini,” ujarnya kepada awak media usai menemui masa.
Page: 1 2
"Berdasarkan hasil respon cepat di lokasi kejadian, bangunan yang terbakar meliputi Polsubsektor Kapiraya Polres Deiyai…
"Masalah kesehatan tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan nyawa. Penonaktifan PBI secara sepihak seperti ini…
Menurut Abisai, selain persoalan izin, penggunaan anggaran perjalanan dinas juga harus jelas sumber dan peruntukannya.…
Kepala Basarnas Jayapura, Anton Sucipto berharap masyarakat untuk tidak memancing atau beraktivitas di sungai atau…
Data Dinas Pendidikan Provinsi Papua mencatat, sebanyak 25 guru di 12 sekolah binaan Pemprov akan…
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep Akbar M. Khalid, menjelaskan bahwa rencana pembangunan dua jalur…