BMD Pilih Maju Sebagai Wagub Karena Pertimbangan Etika

  Selain itu, persoalan aksesibilitas yang menghubungkan  8 kabupaten ke provinsi perlu dihubungkan. Dikatakan pembangunan lebih cepat digenjot apabila seluruh akses bisa terhubung dengan baik. “Jangan untuk dari distrik ke kabupaten saja susah akhirnya  banyak pelayanan yang tidak bisa diberikan secara maksimal,” jelasnya. Ini nantinya berdampak pada banyak aspek, mulai dari kesehatan hingga pemerataan pembangunan. Ia tak ingin mendengar ada pasien terlambat penanganan karena akses yang tidak lancar.

  Masyarakat harus menunggu untuk bisa mendapatkan pelayanan ditingkat kabupaten sementara kebutuhan juga mendesak. “Pemkab yang saat ini mengelola langsung anggaran juga perlu  sejalan memikirkan soal aksesibilitas ini. Kabupaten buat apa, provinsi buat apa dan pusat juga harus membantu. Jadi semua terkoneksi secara baik. Jangan jalan satu belum seleai pindah ke jalan lain,” sindirnya.

   Lalu jika ada produk dari kampung entah itu perkebunan maupun perikanan yang bisa dijual ke kota sepatutnya akses itu disiapkan secara  baik sehingga hasil tadi bisa diputar menjadi uang dan pendapatan. “Saya pikir pemerataan perlu dipercepat disini,” tambahnya.

   Selain itu pria yang juga menjabat sebagai Ketua PPM Mada Papua ini melihat bahwa aspek keamanan daerah juga menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah.  Keamanan menjadi fital dan bisa mempengaruhi banyak sektor.  Jika keamanan bisa terjamin maka dengan sendirinya roda perekonomian mulai dari mikro hingga yang lebih besar akan berjalan.

   Masyarakat bisa dengan nyaman bekerja dan akan terjadi perputaran uang termasuk masuknya investor yang nantinya berkaitan dengan lapangan pekerjaan.  Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sinode GPDI ini mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan mandat dari Partai Demokrat untuk bertarung di Provinsi Papua. Namun posisinya bukan sebagai gubernur melainkan wakil gubernur.

   Ini kata Boy karena melihat kondisi terkini mulai dari jumlah kursi dan atmosfir politik terakhir. “Politik juga  memiliki etika. Kemarin kami (Partai Demokrat) sudah memimpin selama 2 periode dan kami pikir ini waktunya untuk teman – teman lain. Kami menjaga iklim dan keharmonisan koalisi.  Tidak harus menjadi gubernur untuk bisa memberikan pelayanan. Posisi wakil juga masih bisa melayani,” tambahnya.

   Selain itu, pria yang memiliki basis massa di Saireri ini mengatakan bahwa saat ini masyarakat  sudah memiliki pilihan masing – masing. Telah memiliki figure siapa yang akan dipilih. Ia nampak tak ragu dengan basis suara yang dimiliki dimana wilayah Saireri menjadi satu kekuatan massa yang tak lagi diragukan untuk BMD.

   Bagaimana tidak, empat periode atau 20 tahun menjadi wakil rakyat setidaknya BMD telah mendorong sejumlah program untuk Kabupaten Biak, Yapen, Waropen, Supiori termasuk Mamberamo Raya. Iapun menanggapi soal sosok para calon pemimpin yang kata Boy memiliki segudang pengalaman.

“Kalau kemampuan kandidat gubernur saya tak ragu. Disana ada pak Tomi Mano yang pernah 2 periode memimpin kota, ada pak Paulus Waterpauw yang pernah menjadi Kapolda Papua, Papua Barat bahkan Pj Gubernur. Kemudian ada pak Fakhiri yang  kini menjabat Kapolda Papua. Semua anak negeri yang punya visi baik untuk Papua,” pujinya.

Boy juga menyatakan siap untuk posisi wakil, karena diyakini ini akan menjadi pesta bersama dan ia siap menjadi bagian dalam pesta demokrasi. “Saya kira semua calon memiliki peluang, tinggal seperti yang saya bilang bahwa masyarakat sudah memiliki gambaran soal siapa yang akan dipilih,” imbuhnya.