

Halaman Kantor Gubernur Papua yang nantinya sebagai tempat Salat Id. (foto:Elfira/Cepos)
PHBI Papua Berharap Pemerintah Tak Larang Takbiran
JAYAPURA – Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Papua, mengatakan pihaknya akan menggunakan halaman kantor gubernur Papua sebagai tempat pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Insya Allah tahun ini halaman kantor gubernur bisa digunakan umat untuk sholat Idul Fitri-1445 Hijriah, kami sudah bersurat ke Pemprov,” ucap Ketua Harian PHBI Papua, Alwi Tianlean, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (4/4) kemarin.
Selain kantor gubernur, ruang terbuka lainnya yang menjadi tempat pelaksanaan salat Idul Fitri adalah halaman Polda Papua, Masjid Raya, Lapangan Asrama Brimob Kotaraja, PTC, Zipur, halaman Masjid Angkasa.
“Itu merupakan tempat tempat terbuka yang digunakan umat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Untuk masjid sendiri, kami belum mendatanya masjid mana saja yang menyelenggarakan,” ujarnya.
Alwi mengaku tempat tempat terbuka tersebut sudah sering digunakan sebagai pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha.
Pihaknya berharap pada saat malam takbiran nanti, pemerintah tidak melarang umat muslim untuk melakukan takbiran.
“Yang terpenting kita takbirnya secara tertib, sehingga tidak memberikan kesan yang tidak teratur,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan saat malam takbiran nanti tidak terlalu menganggu orang lain harus ada batasan batasan.
“Satu jam setelah salat bisalah untuk melakukan takbiran, namun kalau sampai berlarut larut juga harus dihindari. Sebab yang hidup di kota ini bukan hanya umat muslim melainkan beragam maka mari kita salin menjaga,” ucapnya.
Page: 1 2
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…