Frits menegaskan bahwa ruang demokrasi di Indonesia terbuka luas, namun harus dimanfaatkan dengan bijak. Demonstrasi katanya, tidak boleh berubah menjadi tindakan yang justru merusak tatanan sosial. Sebaliknya, aksi seperti yang dilakukan Cipayung Plus Jayapura merupakan bukti bahwa demokrasi bisa berjalan harmonis antara rakyat, pemerintah, dan aparat keamanan.
“Demonstrasi adalah bagian dari hak warga negara. Tetapi hak itu juga datang dengan tanggung jawab. Cipayung Plus Jayapura sudah menunjukkan bagaimana aspirasi disampaikan secara terorganisir, dengan menghormati hukum, serta tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Aksi Cipayung Plus Kota Jayapura kali ini pun menambah daftar panjang gerakan mahasiswa di Papua yang mampu menghadirkan kritik konstruktif bagi pemerintah dan aparat, tanpa harus menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
“Kami berharap pola ini dapat terus dijaga dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” pungkas Frits. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
"Kami berpesan kepada seluruh jemaah, khususnya jemaah Papua, agar mampu mengatur ritme aktivitas selama di…
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro menyerahkan Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun Anggaran…
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil Kemenkumham Papua tersebut menjadi wadah sinkronisasi teknis antara…
Kapolres Jayapura, Dionisius V.D.P. Helan mengatakan, Audit tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi…
Kegiatan tersebut melibatkan aparatur kampung, Bamuskam, serta berbagai pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya…
Aksi demo damai besar-besaran ini, lanjut Aloysius Dumatubun terkait dengan proses hukum terhadap pengurus Gapoktan…