Sementara itu Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Hengky Hilapok menyatakan sesuai dengan keresahan masyarakat di 3 distrik, secara pendekatan persuasif sudah dilakukan untuk membantu masyarakat di 3 distrik dan juga akan ikut mengawal demokrasi yang akan dilakukan besok.
“Kami berhadap aspirasi dan tuntutan ini bisa segera terjawab juga dengan baik, kami juga akan mendesak DPRK Jayawijaya untuk membentuk pansus untuk aksi pertama ini,”bebernya
Ia juga mengingatkan kalau aspirasi ini belum juga terjawab maka cipayung akan dorong masyarakat 8 kabupaten untuk juga mendorong masalah ini ke DPRP Papua Pegunungan untuk membentuk pansus lanjutan yang di dorong ke pemerintah pusat agar militer non organik ditarik dari Papua Pegunungan.
Di tempat yang sama tokoh perempuan Jayawijaya Marzemira Wetipo menyatakan pihaknya sudah menyampaikan hal ini secara baik kepada Bupati Jayawijaya, mengapa harus turun aksi ?, karena pemeritah sendiri yang mendorong masyarakat harus kembali berkebun, namun kenyataannya masyarakat kami susah kembali berkebun karena kehadiran militer non organik.
“Kami merasa ini hal yang mengerikan yang akan berdampak kepalaparan bagi masyarakat Jayawijaya, kami tidak punya keinginan apa -apa selain memulangkan anggota TNI non organik yang ada di tiga distrik dan lebih umum lagi di Papua Pegunungan,”tegasnya
Aksi ini dilakukan pasca-sidang lanjutan gugatan terhadap Bupati Merauke terkait rencana pembangunan jalan akses…
Sejumlah pejabat teras Polri turut mendampingi Fadil, di antaranya Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol.…
Menurut Setyo, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dalam membangun tata…
Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Barantin…
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…