PSN Tak Bisa Langsung Ditolak atau Diterima

JAYAPURA–Seruan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua hingga kini masih terus disuarakan masyarakat dan berbagai organisasi di Tanah Papua. Di tengah polemik tersebut, sikap DPR Papua pun mulai dipertanyakan publik karena dinilai belum menyampaikan pernyataan resmi terkait penolakan PSN, baik secara kelembagaan maupun pribadi anggota dewan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta ditolak maupun diterima tanpa melalui dialog dan kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Menurutnya, DPR sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil sikap terhadap proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

“Kalau saya prinsipnya, sebagai wakil rakyat kita harus mendengar aspirasi masyarakat. Jangan memaksakan kehendak, karena DPR itu representatif dari rakyat,” kata Alberth kepada wartawan di Jayapura, Jumat (29/5). Ia menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, budaya, hingga lingkungan sebelum menjalankan PSN di Papua.

Dialog dengan masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan berbagai komponen masyarakat dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan tidak merugikan masyarakat setempat. Menurut Alberth, masyarakat adat selama ini hidup dari alam dan hutan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Karena itu, negara tidak boleh mengambil wilayah adat tanpa memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

“Papua ini bukan tanah kosong. Masyarakat sudah hidup nyaman dengan alamnya, mendapatkan kehidupan dari tanah dan hutan mereka,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa DPR Papua pada prinsipnya tidak menolak pembangunan maupun PSN. Namun, pembangunan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adat. “Bukan berarti kita melarang PSN, tetapi dampaknya harus dikaji. Manusianya harus diamankan dulu, disejahterakan dulu,” katanya.

Alberth mengatakan pemerintah perlu menyiapkan kawasan pemukiman baru yang layak, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak proyek. Selain itu, masyarakat adat juga harus diberdayakan dan dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan yang masuk ke wilayah mereka. “Kalau proyek masuk, masyarakat jangan hanya jadi penonton. Mereka harus dilibatkan, diberi pelatihan, pendidikan, dan kesempatan bekerja sehingga mereka merasa memiliki,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pola pembangunan yang menurutnya sering kali dilakukan tanpa komunikasi yang baik dengan masyarakat adat. Akibatnya, muncul penolakan karena masyarakat merasa hak ulayat mereka diabaikan. “Jangan sampai pemerintah datang lalu babat hutan, ambil hak masyarakat, sementara kehidupan mereka tidak diperhatikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alberth meminta pemerintah melibatkan para ahli, seperti antropolog, ekonom, akademisi, hingga tokoh budaya dalam menyusun kajian terhadap PSN di Papua. “Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Profesor, doktor, ahli antropologi, ahli ekonomi, semua harus dilibatkan supaya kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat,” katanya.