“Harus ada kompensasi. Mereka juga harus bekerja di perkebunan atau proyek itu sehingga merasa memiliki. Kalau ada relokasi, maka harus dibangun kampung baru, rumah layak huni, pendidikan dan kesehatan yang terjamin,” ujarnya.
Alberth menegaskan bahwa lembaga legislatif tetap berada di posisi rakyat. Namun, karena DPR terdiri dari berbagai partai politik dengan pandangan berbeda, maka aspirasi masyarakat akan dibahas sesuai mekanisme dan tugas pokok masing-masing anggota dewan. “Kalau itu berkaitan dengan rakyat, kita harus bersuara dan cari solusi bersama. Yang utama itu manusia dan alamnya harus diselamatkan,” katanya.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib anak cucu mereka ke depan. Hutan mereka diambil untuk perkebunan, maka harus ada perlindungan dan kompensasi yang jelas bagi masyarakat,” tandasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…
Informasi yang diperoleh menyebutkan sekitar 18 ABK berada di tiga kapal tersebut. Dari laporan sementara,…