

Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda
JAYAPURA – Hingga kini situasi di Kabupaten Yahukimo diklaim dalam kondisi kondusif. Namun siapa sangka kasus kekerasan bersenjata bisa kembali terjadi kapan saja mengingat para pelaku yang sebelumnya melakukan penyerangan di lokasi penambangan di Distrik Seradala belum ada yang tertangkap
Aparat keamanan juga telah menyatakan untuk warga tidak melakukan aktifitas di lokasi yang tidak terjangkau oleh aparat. Namun terkait aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan 13 masyarakat sipil akhirnya ditanggapi oleh DPR Papua. DPR belakangan ini memang tak banyak berkomentar terkait kasus HAM.
Tak ada pressure ataupun imbauan yang diberikan para wakil rakyat. Namun lewat Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda ini dikatakan DPR ikut berduka atas insiden penyerangan yang menimbulkan korban jiwa. Ia menyampaikan bahwa pihak pelaku seharusnya bisa membedakan mana yang jadi korban.
Bukan semua dihajar membabi buta, itu tidak berprikemanusiaan. “Pendapat kami begitu, kepentingan apapun tidak benar menghilangkan nyawa orang lain apalagi dilakukan secara membabi buta. Itu salah sekali,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP, Senin (30/10).
Dengan aksi menyerang kemudian menghilangkan nyawa orang lain dikatakan ini menjadi tindakan tidak terpuji dan akan dikecam siapapun sebab pasti ada keluarga yang ditinggalkan dari setiap korban yang meninggal.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…