DPRP Beberkan 15 “Dosa OPD” Temuan BPK

JAYAPURA – Pidato Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun pada Rapat Paripurna pembahasan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 di ruang sidang DPRP, Senin (29/7) mendapat apresiasi dari anggota legislatif.

Namun di sisi lain gubernur juga diingatkan soal masih adanya koreksi dan pembenahan yang patut dilakukan dari kerja – kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi pada sidang beberapa bulan lalu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga mencatat sejumlah hal.

Hasil LHP BPK itulah yang kemudian dipaparkan oleh gabungan komisi pada lanjutan rapat pada Selasa (30/7). Tercatat ada 15 “dosa” yang menjadi PR bagi OPD di lingkungan Pemprov. “Gabungan komisi DPRP sekali lagi mengapresiasi atas capaian Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LKPD Tahun 2023 ini. Namun capaian WTP ini seringkali dipertanyakan masyarakat, karena tidak searah dengan capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Daerah,” kata Kusmanto selaku pelapor di ruang sidang kemarin.

Ia mencontohkan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanggulangan kemiskinan absolut di Provinsi Papua. Fenomena ini biasa dikenal sebagal expactation gap. Kusmanto membacakan bahwa Pemda harus memperkecil fenomena expectation gap ini dengan mengarahkan belanja APBD dengan prioritas pada program pembangunan yang menyasar kebutuhan masyarakat miskin yang menyebar di pelosok daerah ini.

Iapun membeberkan LHP BPK atas LKPD Pemprov Papua Papua TA 2023 yang merupakan materi pelengkap Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. BPK kata Kusmanto merumuskan 15 temuan pada aspek pendapatan, belanja dan aset yang diberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjutnya kepada Gubemur Papua.

“Gabungan Komisi DPR Papua meminta gubernur dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut temuan BPK dalam waktu 60 harl setelah LHP diserahkan,” bebernya.