“Kami optimistis nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi awal kerja sama yang nyata, produktif, dan berkelanjutan. Hubungan baik yang telah terjalin diharapkan terus diperkuat melalui koordinasi yang intensif, saling berbagi pengetahuan, serta penyelesaian berbagai persoalan hukum secara profesional demi mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya.
Ia berharap kerja sama tersebut menjadi fondasi yang kokoh dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kepastian hukum, menjaga aset dan kepentingan negara maupun daerah, sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua institusi dan masyarakat Papua.
Sementara Wakil Kejaksaan Tinggi Papua, Asmadi menegaskan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua memiliki posisi yang sangat strategis sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
Menurutnya, peran Bank Papua tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan investasi, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di tanah Papua.
“Bank Papua memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Seiring dengan peran tersebut, tentu terdapat berbagai tantangan dan dinamika hukum yang semakin kompleks sehingga membutuhkan penguatan aspek tata kelola dan kepastian hukum,” ujar Asmadi.
Menurut Asmadi, nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemenuhan aspek administratif ataupun bentuk intervensi terhadap kebijakan bisnis perusahaan.
“Tujuan utama kerja sama ini adalah memberikan kepastian hukum sehingga setiap kebijakan strategis perusahaan dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…
Bunda PAUD Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, Balai…