WAMENA– 41 Anggota MRP perwakilan 8 Kabupaten dari Provinsi Papua pegunungan dari unsur Adat, Perempuan dan Agama resmi dikukuhkan dalam pengambilan sumpah dan janjinya menjadi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan oleh Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH di bal Room hotel Gran Baliem Wamena.
Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo , SH, MH menyatakan hari ini adalah moment yang dinantikan untuk anggota MRP Papua Pegunungan dengan masa bakti 2023-2028, sejak undang –undang DOB nomor 16 tahun 2022 lahir, maka pelantikan ini merupakan yang pertama kali pembentukan MRP di Papua Pegunungan dan ini menjadi sejarah.
“Pelantikan anggota MRP ini sekalugus sebagai kado natal, karena ini merupakan agenda terakhir dalam melakukan pelantikan MRP di 6 Provinsi yang ada di Tanah Papua dan Papua Pegunungan paling akhir, banyak yang menginginkan untuk ada dalam lembaga ini namun yang dilantik saat ini adalah orang yang terseleksi,”ungkapnya Selasa (19/12) di Wamena.
Menurutnya sebenarnya ada 42 anggota MRP namun yang dilantik saat ini hanya 41, ada satu orang yang tidak dilantik sebab pada saat seleksi berkas diawal tidak teliti , nanti diakhir barulah terungkap bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota KPU di Kabupaten Nduga, namun yang bersangkutan mewakili Pokja Perempuan dari Kabupaten Tolikara.
“Kami sengaja membatalkan yang bersangkutan untuk tidak dilantik hari ini, dan nanti untuk satu orang berikutnya kita akan lihat dari daftar tunggu dan akan dilantik usai tahun baru 2024 mendatang, ini saya jelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan,”jelas Wempi Wetipo
Mantan Bupati Jayawijaya dua Periode ini mengaku, sejak pagi banyak orang yang sedikit rebut dengan adanya pelantikan ini, namun perlu diketahui jika memang kuotanya terbatas, ratusan orang mendaftar tapi tidak semua orang diakomodir masuk dalam lembaga ini, yang tidak puas itu biasa, protes –protes itu biasa dan bukan berarti menghalangi pelantikan hari ini.
“Kalau hari ini sudah diambil sumpah dan janjinya maka anggota yang sudah mengucapkan sumpah, janji itu dinyatakan resmi menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan periode 2023-2028, sebab ini merupakan implementasi dari kebijakan otonomi Khusus di Papua berdasarkan undang –undang 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,”katanya
Secara terpisah Sekretaris MRP Papua Pegunungan Lince Kogoya, SIP menyatakan sudah sejak lama pihaknya menunggu adanya pelantikan anggota MRP Papua Pegunungan namun karena satu dan lain hal maka harus tertunda sampai dengan desember baru dilakukan pelantikan oleh Wamendagri RI.
“tahapan kedepan itu akan disesuaikan dengan aturan yang ada, hanya saja karena bertepatan dengan Perayaan Natal dan Tahun baru sehingga tahapan dan kelengkapan dari Anggota MRP akan dilakukan sejak 6 Januari 2024 mendatang,”katanya.
Dikatakan, untuk memulai pelaksanaan tugas Anggota MRP yang pertama akan dilakukan Bimbingan teknis ke Jakarta selama seminggu, dan dilanjutkan dengan pemilihan ketua sementara dan selanjutnya adalah pemilihan ketua terpilih, dan tahapan akan jalan sehingga akan masuk dalam tata tertib angggota MRP yang akan dilakukan sendiri, kemudian ada tahapan pembentukan staf Ahli yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap anggota MRP Papua pegunungan selama 5 tahun kedepan.
“Anggota MRP juga akan mendorong pembuatan undang –undang untuk Orang Asli Papua untuk Pemilihan Gubernur , dan Bupati , selanjutnya juga untuk Anggota DPRP penunjukan melalui jalur Otsus Papua, oleh karena itu kami akan pacu untuk memenuhi semua kreteria itu ,”katanya.
Ia mengaku tahapan untuk pemilihan anggota DPR Papua Pegunungan penunjukan dari jalur otsus pada februari mendatang harus mendapat rekomendasi dari Anggota MRP Papua pegunungan dan juga ada pengawasan.
“Jadi setelah pelantikan ini akan masuk masa libur Natal dan Tahun baru sehingga selesai agenda perayaan ini baru masuk dalam tahapan yang telah dipersiapkan, namun dalam pelantikan ini Anggota MRP juga mendapat bimbingan teknbis dari anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Pj Gubernur Papua pegunungan Velix Vernando Wanggai dan dirjen Otda Alfin,”bebernya.
Sementara itu salah satu Anggota MRP dari Pokja Agama Kristen dari GKI Daud Wanma, mengaku saat ini banyak anak –anak dan pemuda yang tak pernah masuk gereja atau berubadah dengan baik , bahkan banyak aturan dari agama yang selalu dilanggar sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan seluruh demoninasi gereja agar bisa melakukan penanganan secara baik.
“Kami akan lakukan sosialisasi atau membuat satu kegiatan keagamaan untuk dan mendorong semua gereja untuk membangkitkan semangat anak –anak muda agar bisa kembali beribadah,”bebernya
Perwakilan Pokja agama dari Gereja Katolik Benny Mabel menyatakan ia diusut oleh Gereja katolik ada beberapa pesan yang diutus dari Uskup, yaitu jaga Gereja , Jaga adat dan jaga keluarga da nada hal –hal penting lainnya yang tak bisa di bicarakan secara umum, karerna itu kewenangan lembaga yang harus didiskusikan bersama.
Perwakilan Perempuan Konetina Kogoya mengaku setelah ia dilantik memiliki visi besar yang akan dibawah yakni memproteksi orang asli Papua khususnya untuk perempuan yang ada di Provinsi Papua pegunungan, maka akan dilakukan kolaborasi agar apapun yang akan terjadi dalam kehidupan mereka harus di Proteksi.
“kami ada dalam Lembaga ini untuk melakukan proteksi kepada perempuan yang ada di Papua pegunungan , kita akan lihat kalau ada perempuan yang mengalami kekerasan atau perempuan yang menjalankan UKM yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah ini yang menjadi tanggungjawab dari lembaga ini,”tutupnya. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos