​BMP RI Tepis Tudingan Adu Domba Kelompok Massa

​Secara khusus, massa menuntut keadilan atas peristiwa berdarah di Kabupaten Yahukimo pada bulan lalu, di mana tiga warga sipil tewas di tangan kelompok separatis bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

​”Kondisi ini merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan di Papua. Kelompok separatis ini menggunakan senjata api secara membabi buta dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara tegas agar para pelaku kejahatan ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” ujar Ali dengan nada tajam.

​Ia menegaskan bahwa aksi Pemuda Adat Port Numbay adalah cerminan dari keresahan kolektif masyarakat adat yang mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk aksi teror dari kelompok bersenjata di seluruh pelosok Tanah Papua. ​Di samping menyuarakan isu kemanusiaan, BMP RI juga menggarisbawahi komitmen mereka dalam menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

​Ali merinci beberapa poin penting terkait legalitas dan etika aksi unjuk rasa yang mereka jalankan: ​Pertama, Amanat Konstitusi: Hak menyampaikan pendapat dijamin secara sah oleh negara melalui Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kedua, ​Prosedur Kepolisian: Pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi secara tertulis kepada jajaran Polresta Jayapura Kota sebelum aksi digelar, sehingga seluruh pergerakan massa di jalan raya berjalan sesuai koridor hukum dan dalam pengawalan aparat. Tak kala penting kata Ali, ​Menjaga Ketertiban dan Kedaulatan: Aksi dilaksanakan secara santun tanpa mengganggu kenyamanan publik, serta secara tegas tidak membawa simbol-simbol perlawanan atau atribut yang bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

​Mengakhiri keterangannya, Ali Kabiay menyampaikan pesan terbuka kepada komunitas dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun internasional, agar bersikap objektif dan netral dalam memandang dinamika keamanan di Papua. ​Ia menyayangkan jika selama ini masih ada narasi yang terkesan tebang pilih ketika merespons aksi kekerasan di Papua, terutama saat korbannya adalah warga sipil tak bersenjata yang dibunuh oleh kelompok OPM.

​”Kami berharap para aktivis HAM memberikan penilaian dan narasi yang menyejukkan. Jangan sampai ada prasangka buruk terhadap aksi warga negara yang sah dan taat aturan. Mari kita bersama-sama menyuarakan kebenaran secara berimbang demi ketenteraman seluruh masyarakat Papua di dalam bingkai NKRI,” tutup Ali Kabiay. (jim/ade)