

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Silwanus A Sumule foto bersama perwakilan pimpinan di 7 rumah sakit di Papua, Sabtu (3/2) lalu. (foto:Elfira/Cepos)
Berikan Pelayanan Kesehatan Melalui Dana Otsus (Ko Sehat)
JAYAPURA – Demi memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakatnya, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, gandeng tujuh rumah sakit yang ada di Provinsi Papua.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tahun 2024 dengan tujuh rumah sakit diantaranya RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Jiwa Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr Silwanus A Sumule, SpOG (K)., MH.Kes, menyebut ini kali kedua pihaknya menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada Provinsi Induk untuk program Kartu Otsus Sehat (Ko-Sehat).
“Tahun ini adalah tahun kedua kami melaksanakan program serupa, dan ini prestasi kerja kami. Dari yang sebelumnya hanya bekerja sama dengan enam rumah sakit, kini menjadi 7 rumah sakit,” ucap Silwanus usai melakukan penandatangan kerjasama dengan 7 rumah sakit di Jayapura, Sabtu (4/2).
Dikatakan Sumule, secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar. Sebagaimana ada sekitar 1,3 juta penduduk di Papua Tengah yang sudah dijaminkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Namun, pihaknya menyadari bahwa tidak semua pelayanan kesehatan BPJS bisa dirasakan oleh masyarakat, contohnya dalam kondisi kondisi tertentu mereka harus dirujuk dan tidak ada pembiayaan dari BPJS dengan begitu akan dicover pemerintah Papua Tengah.
“Lainnya misalkan ada permasalahan sosial perang suku atau akibat persoalan keamanan sehingga ada korban dan harus dirujuk ke Jayapura, secara ketentuan kan tidak bisa ditanggung BPJS. Namun kami berkomitmen untuk menolong karena itu warga kami dan itu sudah dituangkan dalam MoU,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…