“Karena BPSDM Papua mengakreditasi untuk proses pendiklatan di tanah Papua dan prajabatan menjadi kewenangan Pemprov melalui diklat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten II Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai menyampaikan, pembentukan ASN melalui pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat, yang diharapkan memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi yang hakiki dalam mewujdukan cita cita dan tujuan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara dengan sebaik baiknya.
“Melalui diklat yang diikuti, para CPNS lebih peka dalam memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang handal. Dengan mengedepankan profesionalisme, karena tuntutan pelayanan kualitasnya merupakan hal yang selama ini pekerjaan rumah kita bersama,” pungkasnya. (fia/tri)
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…