

Jhony Banua Rouw bersama Darwis Massi dan tim Koalisi Perubahan ketika memberikan keterangan pers di @Home Hotel, Tanah Hitam, Rabu (28/8). (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA – Kata politik itu dinamis dan sulit diprediksi karena bisa pindah dalam sekejap mata nampaknya benar adanya. Namun ada juga yang menyebut bahwa politik juga memiliki etika nampaknya kalimat tersebut tak bisa dipungkiri. Ini seperti yang dirasa pasangan Jhony Banua Rouw (JBR) dan H Darwis Massi (Hadir) usai “diprank” oleh Partai Gerindra.
Bagaimana tidak dengan dokumen dukungan kepada pasangan ini, tiba – tiba dimasa injury time dukungan justru berbalik arah. Tak hanya itu, dari beberapa kali pertemuan ABR – Hadir, logo partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu juga sudah ikut digabung berjejer dengan partai lainnya. Damun dari pencabutan dukungan ini alhasil tim koalisi perubahan harus bergerak cepat menata kembali dokumen dengan mengeluarkan semua yang berkaitan dengan Gerindra.
Terkait hal itu JBR mengaku tidak keberatan, sebab tanpa Gerindra pun mereka tetap memenuhi syarat kepartaian.
“Sebenarnya tidak masalah. Hanya yang kami sayangkan adalah disini Gerindra ini tidak punya komitment. Padahal sudah bersama tapi H-1 jelang tahapan pendaftaran dibuka, Ketua DPD, Yani menarik dukungannya,” jelas JBR, Rabu (28/8).
Jhony menyebut dalam politik meski dinamis, komitmen harus tetap dijaga.
“Sebagai sesama partai politik, saya harap hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi, kita harus saling jaga kebersamaan ini dengan baik,” tuturnya.
Didampingi Ketua Tim Koalisi, Otniel Deda, Jhony menceritakan bahwa sedari awal dirinya memang tidak mendaftar di Gerindra Papua. akan tetapi dirinya diminta oleh Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni untuk mendaftar di Jakarta dan itu dilakukan.
“Kami bahkan sering komunikasi hingga sudah tanda tangan bergabung dalam koalisi kami. Mereka (Gerindra) ikut hadir dan tanda tangan untuk mendukung tapi H -1 Gerindra mencabut dukungan,” ceritanya.
Page: 1 2
Ia juga dikaitkan dengan blackout disejumlah provinsi di Indonesia. Sontak publik ikut dibuat kaget karena…
Menurut Prabowo, seluruh pejabat negara pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Karena itu, mereka tidak boleh…
Anggota DPR Papua jalur Pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Pengangkatan Kabupaten Biak Numfor, Musa Sombuk,…
Dalam persidangan perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura ini, tim kuasa hukum masyarakat adat menghadirkan tiga orang…
Dialah Mama Emma Awinero-Tjoe. Di atas bangku panjang kayu yang menjadi saksi bisu jejak pengabdiannya,…
Ia memerintahkan seluruh Gubernur, Bupati, Camat, Hingga Kepala Desa untuk memeriksa seluruh dapur Satuan Pelayanan…