

Devisi Hukum, Humas dan Informasi Bawaslu Kabupaten Merauke B. Tukidjo, SH didampingi Divisi Penanganan Pelanggaran Agustinus Mahuze, SH dan Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga (Hubal) Drs Xaverius Wonmut, M.Hum saat menggelar jumpa pers di Kantor Bawaslu Kabupaten Merauke, Minggu (20/9) lalu ( FOTO: Sulo/Cepos)
Tumbuhkan Peran Masyarakat Dalam Partisipatif Pengawasan Pilkada
MERAUKE– Dalam rangka menumbuhkan peran masyarakat dalam partisipatif pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Merauke, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke menggandeng berbagai komunitas etnis yang ada di Kabupaten Merauke, di Hotel Carrein Merauke, Rabu (21/08/08).
Devisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Merauke Ganis mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan peran dari seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak yang digelar di Kabupaten Merauke. Sebab, personel dari Bawaslu Kabupaten Merauke sangat terbatas untuk mengawasih seluruh tahapan Pilkada yang sedang berlangsung tersebut.
‘’Untuk 1 kelurahan dan kampung, kami hanya punya 1 pegawas. Kalau itu di kampung yang kecil masih bisa tercover, tapi kalau sudah di Kota, di kelurahan-kelurahan dengan berbagai permasalahan yang ada sebenarnya kami tidak bisa menjangkau seluruhnya. Sehingga kami membutuhkan peran masyarakat,’’ tandas Ganis.
Menurutnya, jika masyarakat melihat atau menemuka adanya suatu pelanggaran Pilkada, misalnya bagi-bagi uang atau adanya money Politik atau dalam bentuk lain misalnya bagi-bagi sembako untuk tujuan tertentu memenangkan salah satu pasangan calon maka diharapkan masyarakat segera melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu.
Tidak hanya itu, lanjut Ganis, dalam hal warga yang punya hak memilih namun namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maka masyarakat juga diharapkan bisa segera melaporkan ke petugas PPS atau PPD.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze menambahkan, pengawasan dalam Pilkada serentak ini tidak hanya menjadi tanggung menjaditerhadamenjelaskan jawab Bawaslu tapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Merauke. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…