

Zoom Meeting TP PKK Papua dengan TP PKK 9 Kabupaten dan Kota, Jumat (13/10) di Kota Jayapura. (FOTO:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua akan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) di sembilan kabupaten/kota. Kegitan yang digelar tersebut guna mensinergikan program kerja yang salah satunya menurunkan angka stunting di wilayahnya masing-masing.
Ketua TP PKK Papua, Linda Onibala menyampaikan, Monev digelar pada akhir Oktober sampai dengan November 2023 mendatang. Dimana agenda tersebut dirangkaikan dengan kunjungan Penjabat Gubernur Papua ke sejumlah daerah dalam program kerja menurunkan angka stunting di bumi cenderawasih.
“Dalam Monev ini, kita juga akan melihat langsung yang telah dikerjakan oleh PKK di kabupaten/kota. Selain ada sinergi program kerja, memang menjadi kerinduan dan permintaan pengurus PKK kabupaten dan kota untuk bertemu kami pengurus di provinsi,” terang Linda kepada wartawan, usai Zoom Meeting dengan PKK 9 Kabupaten dan Kota, Jumat, (13/10) di Kota Jayapura.
Sementara perkenalan perdana (secara daring) antara Ketua TP PKK Provinsi Papua Linda Onibala yang baru dilantik awal Oktober 2023 lalu, dengan pengurus sembilan kabupaten/kota, berlangsung hangat. Jajaran pengurus kabupaten/kota sangat antusias dan menyatakan siap berkolaborasi mendukung program Pemerintah Provinsi Papua.
Pengurus PKK Kabupaten Sarmi juga secara langsung menyampaikan kesiapan menggelar perayaan ibadah Natal pada 9 Desember 2023 di wilayah yang dijuluki sebagai “Kota Ombak” tersebut.
“Kita PKK Papua tidak berhenti lewat rapat daring kali ini saja. Kita akan langsung tindaklanjuti dan turun lapangan, sehingga nanti setelah kunjungan ke Kabupaten Yapen dan Waropen pertengahan Oktober ini, kita akan ke Mamberamo Raya. Juga akan membuat perayaan Natal PKK Provinsi di Sarmi pada 9 Desember 2023, kemudian kunjungan terakhir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom,” pungkasnya. (fia/tri)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…