Categories: PAPUA TENGAH

Pleno Tingkat Provinsi Rampung, Ketua KPU PPS Akui Ada Saksi Ajukan Keberatan

MERAUKE – Rapat Pleno terbuka reekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024  yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sejak 7 Maret 2024 akhirnya selesai juga pada 13 Maret 2024.

  Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze mengakui bahwa pleno yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung 4 hari tersebut kemudian molor 3 hari menjadi 7 hari dikarenakan pihaknya harus menunggu Kabupaten Mappi dan Asmat  tiba di Merauke.

‘‘Pleno rekapitulasi memang ada dinamika yang terjadi tapi sejauh ini kita tetap mensyukuri bahwa  kita Papua Selatan ini pada umumnya berjalan dengan lancar, aman dan kondusif meski ada dinamika tapi saya pikir hal biasa. Saya pikir juga terjadi di kabupaten dan provinsi lain. Tapi secara umum berjalan dengan baik. Untuk 4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papoua Selatan clear, dimana  KPU Asmat berhasil kita rampungkan tadi pagi sekitar pukul 02.00 WIT,’’ katanya.

   Ketua KPU PPS Theresia  Mahuze mengakui bahwa dalam rapat pleno ini ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi parpol terutama dariKPU Mappi dan KPU Asmat. Sedangkan untuk KPU Boven Digoel dan KPU Merauke tidak ada keberatan. Semuanya berjalan dengan aman dan lancar.

‘’Untuk keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi Parpol itu, kita selesaikan di tingkat provinsi. Tapi, kalau tidak dapat kita bisa selesaikan tingkat provinsi, maka diselesaikan di tingkat pusat. Yang penting, saksi yang keberatan itu mengisi formulir D-keberatan untuk kejadian khusus,’’ katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

16 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

17 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

18 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

19 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

20 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

21 hours ago