

Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon
JAYAPURA-Dua hari setelah pencoblosan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, KPU Provinsi Papua melakukan supervisi melihat situasi di lapangan.
Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon mengungkapkan, dari supervisi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat masyarakat ikut mengawal proses rekap. Meski tak menampik bahwa terjadi dinamika, namun itu bisa ditangani.
“Sejauh ini masih ada dinamika dan masih bisa tertangani, kita minta pihak keamanan bisa mengawal keamanan. Sehingga antusiasme masyarakat yang tinggi untuk hadir menyaksikan setiap proses berjalan dengan aman dan lancar,” ungkap Fajar saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (8/8).
Dalam supervisi tersebut, KPU mengingatkan panitia pemilihan distrik (PPD) untuk memfasilitasi masyarakat sebagaimana ketentuannya. Contohnya, saat rekap tingkat distrik harus ditampilkan hasilnya. Begitu juga dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bisa disaksikan dengan mudah, salah satunya misalkan harus ada infocus.
“Hal-hal sepele ini ketika tidak diperhatikan maka membuat masyarakat, saksi maupun tim dari masing-masing paslon meragukan transparansi kita dalam hal data yang direkap,” kata Fajar.
Untuk itu, sambung Fajar, masyarakat diberikan ruang untuk melihat secara langsung proses rekapitulasi yang dilakukan tingkat distrik. Sebab, rekapitulasi adalah rapat pleno terbuka yang siapa pun boleh hadir ikut menyaksikan.
“Namun saya imbau, ketika hadir menyaksikan, harus menjaga ketertiban kelancaran setiap prosesnya,” imbaunya.
Page: 1 2
Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…
IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…