

Ditandai dengan pemukulan tifa, Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur membuka Raker, Kamis (30/6) ( FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam strategi kebijakan dalam negeri. Acara yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis (30/6) kemarin dibuka langsung Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur.
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyampaikan, sejak dilaksanakan penerapan Indeks Inovasi Daerah, Provinsi Papua pada tahun 2021menempati urutan ke 17 dari 34 Provinsi dengan Predikat Provinsi Inovatif.
“Ini menunjukan kesungguhan Pemerintah Provinsi Papua ingin berubah dan ingin mengejar atas ketertinggalan dari Provinsi-Provinsi lainnya,” kata Derek dalam sambutannya.
Oleh karena itu, jalan yang relatif paling cepat dapat ditembuh adalah dengan menggunakan Inovasi sebagai instrument untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah, khususnya fokus pada penyelenggaraan Pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kegiatan Kelitbangan di daerah perlu didudukkan sebagai pilar utama dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan, karena kegiatan ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan,”Ucapnya.
Melalui fungsi kelitbangan dapat memberikan masukan-masukan sebagai dasar pertimbangan perumusan setiap kebijakan strategis pembangunan daerah, yang terlebih dahulu dilakukan melalui kajian ataupun penelitian.
Sehingga OPD di lingkup Provinsi dapat memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan sebagai rujukan pimpinan OPD dalam pengambil kebijakan.
“Melalui Rapat Koordinasi dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan Pemerintahan di Provinsi Papua, meningkatan kapasitas ASN dalam memahami dan mengaplikasikan ke pekerjaan sehari-hari dan terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel serta tata Kelola Pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja daerah,”Pungkasnya. (fia/gin)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…