

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina
JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendorong jaksa penuntut umum (JPU) untuk memeriksa mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terkait dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina. Khususnya soal pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina yang dinilainya berintegritas.
Pernyataan itu disampaikan Ahok saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Dua nama yang dimaksud adalah Joko Priyono dan Mas’ud Khamid, masing-masing mantan direksi di subholding Pertamina, yakni Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Pertamina Patra Niaga (PPN). Jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan status keduanya yang disebut Ahok telah dicopot dari jabatan.
“Ini saya ingin menanyakan penegasan ya, masih di poin 10 huruf a. Dalam keterangan saudara ada dua nama, Pak Joko Priyono dan Pak Mas’ud Khamid, keduanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina, subholding. Satu di KPI, satu di PPN. Disebut sudah dicopot. Apakah ada persoalan dengan dua orang ini sehingga disebut dicopot? Ada masalah tidak?” tanya jaksa dalam persidangan.
Menjawab pertanyaan itu, Ahok justru menyampaikan pujian terhadap keduanya. Ia menyebut, Joko Priyono dan Mas’ud Khamid sebagai dua direktur terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. “Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk memperbaiki produksi kilang termasuk Patra Niaga. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan,” ujar Ahok.
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…