Juni, Wapres Akan Kunjungi Tanah Papua

Jakarta- Wakil Presiden Ma’ruf Amin berencana untuk kembali mengunjungi tanah Papua khususnya untuk mendorong pemerataan pembangunan.

“Ada rencana kunjungan wakil presiden bulan Juni, insya Allah akan datang ke sana. Ini sudah pelaksanaan yang yang cukup signifikan terkait dengan pemerataan pembangunan Papua,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu.

Masduki menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat soal Papua yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Wapres sebelumnya berkunjung ke lima kota di empat provinsi Papua yaitu kota Jayapura, provinsi Papua; kota Merauke di provinsi Papua Selatan; kota Timika, provinsi Papua Tengah; kota Kaimana, provinsi Papua Barat dan terakhir ke kota Biak, provinsi Papua pada 28 November–2 Desember 2022.

“Ada banyak agenda nanti, ada banyak harapan dari masyarakat Papua terutama dari tokoh-tokoh gereja, misalnya, mengharapkan ada pembangunan ‘Papuan Christian Center’ agar Wapres datang melakukan semacam ‘groud-breaking’. Itu salah satunya dan masih banyak hal lain termasuk kantor pusat pemerintahan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) itu,” tambah Masduki.

Tanah Papua saat ini punya enam provinsi, dan empat di antaranya adalah DOB yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

“(Kunjungan) ini bukan hanya seremonial. Kan ini menyangkut perencanaan, harus ada langkah-langkah awal. Langkah awal itu ketika itu, misalnya, negara melakukan proses perencanaan pembangunan dengan biaya berapa dan harus dimulai, ya otomatis dengan sendirinya ada seremonial yang tak terhindarkan,” tutur Masduki.

Dalam rapat tersebut, Masduki juga menyebut Wapres membicarakan pola penanganan keamanan Papua. “Nah pola pola penanganan papua itu seperti apa itu memang belum selesai, pembicaraan-nya karena masih akan ada rapat lanjutan karena memang ada daerah-daerah tertentu yaitu Papua Tengah dan Pegunungan yang masih bermasalah dengan persoalan keamanan,” tambah Masduki.

Pembicaraan soal pola keamanan itu akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi untuk membicarakan detail-detail kecil dan teknis. “Terutama yang menyangkut soal koordinasi karena selama ini sudah berjalan dengan baik, tapi harus ditingkatkan terus-menerus,” ucap Masduki.

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Deputi II BIN Edmil Nurjamil dan Deputi III BIN Aswardi serta pejabat terkait lainnya.

“Kenapa mengundang menteri keuangan karena ini juga menyangkut dengan anggaran yang cukup besar untuk membangun semua infrastruktur, artinya kita berbicara persoalan kepolisian, TNI dan pemerintahan. Terutama pemerintahan yang paling pokok karena itu kan pelayanan sipil terutama yang kita utamakan, semuanya tadi dibicarakan dilaporkan,” jelas Masduki. (antara)