

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JAKARTA-Jajaran petinggi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan rencana dan target kinerja pada 2025 kepada Komisi VIII DPR kemarin. Mereka juga memaparkan kenaikan hasil pengelolaan serta jumlah calon jemaah haji (CJH) baru yang mendaftar tahun depan.
”Target 2025 untuk dana kelolaan Rp 188,86 triliun atau meningkat 11,1 persen,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Dia menyampaikan, jumlah pendaftar haji tahun depan meningkat 9,6 persen. Karena itu, tahun depan ditargetkan ada 422 ribu pendaftar baru.
”Nilai manfaat naik 12 persen menjadi Rp 12,89 triliun,” katanya. Pada forum tersebut, Fadlul juga mengutarakan supaya tahun depan subsidi biaya haji maksimal 30 persen dari total nilai manfaat. Jadi, dengan asumsi total nilai manfaat 12,89 persen, yang digunakan untuk subsidi biaya haji sekitar Rp 3,6 triliun.
Paparan target kinerja BPKH tersebut mendapatkan sorotan dari sejumlah anggota dewan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengkritisi besaran nilai manfaat yang dibagikan ke rekening virtual (virtual account/VA) seluruh jemaah di daftar antrean. Jumlahnya mencapai Rp 4,4 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Ace Hasan Syadzily menyoroti target pendaftar haji yang hampir setengah juta itu. Dia mengatakan, masyarakat sekarang cukup rasional. Melihat antrean haji yang semakin panjang, masyarakat seperti frustrasi. Dengan antrean haji mencapai 30 tahun sampai 40 tahun lebih, animo masyarakat mendaftar haji reguler diprediksi tidak semakin ramai.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…