

Ilustrasi Demo
KUDUS – Langit di atas Sungai Mahakam pada Selasa, 21 April 2026, menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan massa yang memadati sepanjang jalan protokol hingga kawasan tepian Samarinda. Bukan untuk sekadar berwisata, ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) ini membawa misi besar: menagih atensi langsung dari Istana Negara melalui aksi damai yang sarat akan emosi dan harapan.
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Kaltim ini menjadi puncak dari akumulasi keresahan panjang masyarakat setempat. Dengan membentangkan spanduk raksasa bertajuk “Pak Prabowo, Tolong Bantu Kami 1x Lagi”, warga ingin menegaskan bahwa dukungan yang pernah mereka berikan harus dibayar dengan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah. Perwakilan massa menyatakan bahwa selama ini Kalimantan Timur sering kali dipandang hanya sebagai “lumbung energi” nasional.
Eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang masif dianggap tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup manusia di dalamnya. “Kami ingin mengingatkan Bapak Presiden bahwa Kaltim bukan sekadar angka-angka produksi batu bara atau minyak dan gas. Di sini ada manusia yang butuh keadilan sosial dan keberlanjutan hidup,” ujar salah satu orator di tengah kerumunan. Selain menyasar pemerintah pusat, aksi ini juga menjadi ajang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak sensitif.Isu mengenai pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar publik yang belum terpenuhi menjadi simbol ketimpangan yang nyata.
Beberapa poin krusial yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi: Kerusakan Lingkungan: Dampak jangka panjang pasca-tambang yang mengancam pemukiman dan ekosistem. Ketimpangan Ekonomi: Kesenjangan yang lebar antara kemakmuran perusahaan besar dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Sentralisasi Kebijakan: Harapan agar pemerintah pusat lebih peka terhadap dinamika daerah agar suara Kaltim tidak tenggelam oleh dominasi isu di Pulau Jawa.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…