Anggaran MBG Diproyeksikan Lebih dari Rp 300 Triliun pada 2026

Berdasarkan data portal resmi BGN, banyak titik tercatat penuh, namun di lapangan dapur belum dibangun bahkan tidak pernah ada. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sudah berinvestasi membangun dapur sesuai standar.

“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Nurhadi juga menyoroti adanya kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya. Ia menilai, banyak tenaga terlatih yang justru tidak digunakan, sementara posisi mereka diisi oleh orang yang tidak paham teknis.

Karena itu, ia mendesak BGN melakukan audit internal, serta membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem penguncian titik dapur yang rawan permainan.

“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah. Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya.(*/jawapos)