Bahlil pastikan Perpanjangan Izin Freeport Bakal Terbit Sebelum Jokowi Lengser

JAKARTA– Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (Persero) bakal terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser dan digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bahlil menyampaikan, pada saat perpanjangan saham PTFI nantinya akan bertambah sebesar 10 persen. Dari sebelumnya 51 persen menjadi 61 persen.

“Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan, karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya, sekarang sahamnya negara sudah 51 persen dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. itu nanti akan tambah 10 persen, jadi total saham negara freeport itu sebesar 61 persen,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN, Jawa barat, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, sejak 2018 RI telah memegang saham Freeport sebesar 51 persen. Adapun rinciannya, sebesar 10 persen dimiliki oleh BUMD Papua dan 41 persen dikelola oleh Kementerian BUMN.

Bahlil juga mengatakan bahwa berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

“Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung,” jelasnya.

Bahkan, Bahlil menegaskan bahwa saat ini Freeport bukan lagi milik perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yakni McMoran (FCX). Melainkan, sudah menjadi milik Indonesia karena saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah.

“Dan sekarang bukan lagi Freeport McMoran, tapi sudah Freeport Indonesia atau PTFI,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Maret 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan negosiasi kepemilikan saham RI di PT Freeport Indonesia (FPI) sebesar 61 persen akan rampung paling lambat pada Juni mendatang.

Jokowi mengatakan, adapun saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi alot dengan PT Freeport. Bersamaan dengan itu, Pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan menerbitkan regulasi pendukungnya. Meskipun dirasa alot negosiasi yang sedang dilakukan, Jokowi mengaku optimis terhadap besaran saham yang akan dimiliki oleh RI ke depan. (*)

SUMBER; JAWAPOS