IKJ: 67 Persen Jurnalis Pernah Alami Kekerasan di 2025

Populix melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan jurnalis yang mengalami kekerasan serta berbagai pemangku kepentingan di bidang jurnalistik, untuk menggali pengalaman langsung di lapangan dan memperkaya analisis data.

“Di sini kita ingin melihat bagaimana pemetaan masalah yang dihadapi oleh jurnalis, baik itu dari sisi individunya, lalu perusahaan media sebagai naungan dari jurnalis dan juga stakeholder di eksternal, baik itu regulasi maupun pihak dari sisi negara,” tutur Nazmi.

Penurunan paling signifikan tercatat pada pilar individu jurnalis dan stakeholder media. Dari sisi individu, pengalaman kekerasan yang dialami jurnalis meningkat tajam. Sebanyak 67% responden mengaku pernah mengalami kekerasan, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 40 persen. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan, sementara kekerasan fisik dan ancaman langsung cenderung menurun.

Di sisi lain, meskipun pengalaman kekerasan meningkat, pengetahuan jurnalis mengenai risiko dan upaya pencegahan justru naik sekitar 20 poin, menunjukkan meningkatnya kesadaran jurnalis terhadap ancaman keselamatan.

Temuan penting lainnya adalah menguatnya praktik sensor dan swasensor. Riset Populix mencatat 72% jurnalis mengaku pernah mengalami sensor, sementara 80% responden menyatakan pernah melakukan swasensor. Praktik ini terjadi lintas platform media dan lintas peran, mulai dari jurnalis, editor, hingga pimpinan redaksi. Alasan utama swasensor adalah untuk menghindari konflik dan kontroversi berlebihan, melindungi keselamatan pribadi, serta merespons tekanan dari pihak tertentu.

Dari perspektif lapangan, Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, menyoroti pergeseran ancaman terhadap jurnalis yang kini tidak hanya berupa kekerasan fisik, peretasan, dan doxing, tetapi juga pembatasan akses informasi. Dalam peliputan isu strategis seperti MBG dan PSN, jurnalis kerap kesulitan memperoleh narasumber karena tekanan struktural membuat banyak pejabat enggan berbicara secara terbuka dan on the record.

“Kondisi ini menjadi sinyal memburuknya iklim kebebasan berbicara dan berdampak pada hak publik untuk memperoleh informasi,” ujarnya.