Categories: NASIONAL

IKJ: 67 Persen Jurnalis Pernah Alami Kekerasan di 2025

JAKARTA-Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil riset menunjukkan bahwa IKJ 2025 berada pada skor 59,5%, yang masuk dalam kategori agak terlindungi.

Meski masih berada pada kategori yang sama dengan tahun 2023 dan 2024, skor tersebut mengalami penurunan sekitar 0,9–1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam peluncuran IKJ 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix. Indeks ini diharapkan menjadi sumber data berbasis bukti untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis sekaligus mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih aman dan layak.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, IKJ telah diproduksi secara konsisten setiap tahun dan kini memasuki tahun ketiga. Indeks ini menjadi alat evaluasi penting untuk melihat kondisi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia, sekaligus rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

“Indeks ini penting untuk memastikan jurnalis bekerja dengan aman, agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa terpenuhi,” kata Oslan di Erasmus Huis, Senin (9/1/26).

Dalam sesi pemaparan hasil riset, Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Tamara, menjelaskan survei IKJ 2025 dilakukan terhadap 655 jurnalis aktif yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025. Selain itu, riset ini juga memanfaatkan data sekunder mengenai peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Papua Masuk Kategori Rendah, Aspek Kelembagaan Jadi Sorotan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2023…

4 hours ago

DPRK Soroti Program MBG yang Belum Merata

Khoiri mengatakan, ketidakmerataan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah terutama Badan Gizi Nasional (BGN) Papua…

12 hours ago

RSUD Jayapura Khawatir Dampak Penonaktifan PBI

Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menyampaikan, selama ini mayoritas pasien yang berobat di RSUD…

13 hours ago

Dinsos Buka Layanan Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka layanan khusus untuk…

14 hours ago

Risiko Kerja Kian Kompleks, Pengelolaan K3 Harus Diperkuat

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menjadikan K3 sebaga bagian integral…

15 hours ago

Tiga PJU Polresta Jayapura Kota Diganti

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab)…

16 hours ago