Ditambahkan, data OAP dari pemerintah pusat memang ada yang dan di pemerintah daerah juga ada melalui Dukcapil di masing- masing pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Namun dengan adanya bantuan pendataan langsung melibatkan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat, tentu akan lebih baik lagi, karena mereka mengetahui masyarakat OAP dengan jelas, dimana mereka tinggal, bagaimana kehidupannya, apa yang dibutuhkan, lalu kondisinya bagaimana, karena ini harus bisa di data dan fungsi dati data ini utamanya untuk pemberdayaan khususnya OAP.
” Nantinya data ini akan digunakan untuk program pembangunan yang lebih tepat sasaran dalam upaya peningkatan pemberdayaan SDM OAP, kesejahteraan OAP dan program lainnya oleh pemerintah secara berjenjang dan dilakukan masing masing OPD teknis,”ujarnya.
Lanjutnya, memang secara umum data OAP dari nasional memang ada, tapi ini ini lebih dikhususkan OAP yang berkaitan dengan program pemberdayaan di suatu wilayah sehingga benar benar data akurat.(dil/ary)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar,…
Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura mencatat penanganan tujuh kasus narkotika sepanjang Januari hingga Maret 2026.…
Menurutnya, dalam periode tersebut terjadi penurunan jumlah warga sebanyak 3.425 orang. Di sisi lain, terdapat…
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua menyebut 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah…
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil,…
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka…