“Sebagai pembela HAM, saya mendesak pemerintah pusat, khususnya presiden dan wakil presiden mengambil langkah yang lebih bijaksana dan komprehensif dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog dan kemanusiaan dalam upaya penyelesaian konflik, bukan semata-mata pendekatan keamanan.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengiriman pasukan non-organik ke Papua berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak disertai dengan upaya perlindungan terhadap warga sipil. Menurutnya, negara harus memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan keamanan.
“Pemerintah harus melihat konflik Papua sebagai persoalan dalam negeri yang mendesak untuk diselesaikan secara adil dan bermartabat. Nilai kemanusiaan harus menjadi dasar utama dalam setiap langkah penyelesaian konflik,” tegasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar sekolah tidak menjadi tempat pertama bagi anak-anak menyaksikan bahwa…
Perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam menjaga kesinambungan tata kelola…
Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap adanya informasi mengenai pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)…
Menurut Abisai, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut mulai terlihat di…
Bukti tersebut diyakini tidak hanya mengarah pada praktik penyimpangan di internal lembaga, tetapi juga berpotensi…
Raker yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan delegasi IDI Cabang dari berbagai kabupaten/kota di Tanah…