“Sebagai pembela HAM, saya mendesak pemerintah pusat, khususnya presiden dan wakil presiden mengambil langkah yang lebih bijaksana dan komprehensif dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog dan kemanusiaan dalam upaya penyelesaian konflik, bukan semata-mata pendekatan keamanan.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengiriman pasukan non-organik ke Papua berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak disertai dengan upaya perlindungan terhadap warga sipil. Menurutnya, negara harus memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan keamanan.
“Pemerintah harus melihat konflik Papua sebagai persoalan dalam negeri yang mendesak untuk diselesaikan secara adil dan bermartabat. Nilai kemanusiaan harus menjadi dasar utama dalam setiap langkah penyelesaian konflik,” tegasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
"Kita ke sini sesuai dengan perintah Pak Wali Kota untuk menata dan menertibkan Pasar…
Suara nyaring datang dari kalangan pedagang asli Papua yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup di…
Temuan senjata tajam ini terungkap saat petugas menggelar pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang…
Peluncuran buku tersebut dihadiri mahasiswa, akademisi serta Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifah Anum…
Menyikapi laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke meminta Dinas Kesehatan segera melakukan pengecekan untuk mengetahui…
"Air bersih kita ada dari sumur bor, bantuan Balai Wilayah Sungai (BWS), serta pasokan…