“Sebagai pembela HAM, saya mendesak pemerintah pusat, khususnya presiden dan wakil presiden mengambil langkah yang lebih bijaksana dan komprehensif dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog dan kemanusiaan dalam upaya penyelesaian konflik, bukan semata-mata pendekatan keamanan.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengiriman pasukan non-organik ke Papua berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak disertai dengan upaya perlindungan terhadap warga sipil. Menurutnya, negara harus memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan keamanan.
“Pemerintah harus melihat konflik Papua sebagai persoalan dalam negeri yang mendesak untuk diselesaikan secara adil dan bermartabat. Nilai kemanusiaan harus menjadi dasar utama dalam setiap langkah penyelesaian konflik,” tegasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Polsek Kuala Kencana memastikan tidak ada insiden penembakan di kawasan Alun-Alun Kuala Kencana, Kabupaten Mimika,…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan persoalan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang berkaitan dengan…
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan pemerintah provinsi tetap berupaya memastikan program-program prioritas
Musim mangga golek mulai terasa di Pasar Pharaa Sentani. Dalam tiga pekan terakhir, pasokan mangga…
Pemerintah Kabupaten Tolikara secara resmi membuka Festival Etnik Religi Tolikara Tahun 2026, Rabu, 12 Agustus…
Menurut Abdul Rahman, Gerakan Pramuka tidak hanya menjadi wadah kegiatan bagi anak dan remaja, tetapi…