“Sebagai pembela HAM, saya mendesak pemerintah pusat, khususnya presiden dan wakil presiden mengambil langkah yang lebih bijaksana dan komprehensif dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog dan kemanusiaan dalam upaya penyelesaian konflik, bukan semata-mata pendekatan keamanan.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengiriman pasukan non-organik ke Papua berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak disertai dengan upaya perlindungan terhadap warga sipil. Menurutnya, negara harus memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan keamanan.
“Pemerintah harus melihat konflik Papua sebagai persoalan dalam negeri yang mendesak untuk diselesaikan secara adil dan bermartabat. Nilai kemanusiaan harus menjadi dasar utama dalam setiap langkah penyelesaian konflik,” tegasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Rentetan kekerasan itu memuncak pada Senin (2/2), ketika Daniel Datti, SE (41), seorang pekerja mebel…
Kepergian pria kelahiran Sorong, Papua Barat ini menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi Persipura Jayapura,…
Rilis ini mencakup ratusan ribu email, ribuan video dan puluhan ribu foto yang menunjukkan interaksi…
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh DPR RI pada 2 Januari 2026 memantik…
Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik RSUP Jayapura, dr. Rony Parlindungan Sinaga, mengatakan bahwa pada tahap…
Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyampaikan bahwa Mandiri Sahabat Desa yang dilaksanakan selama enam bulan…