Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menyambut baik peluncuran sistem tersebut dan berharap digitalisasi pembayaran retribusi sampah dapat mendorong peningkatan PAD Kota Jayapura. Ia juga menegaskan akan mendorong seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Papua yang berdomisili di Kota Jayapura untuk wajib membayar retribusi sampah melalui sistem digital.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Namun pemerintah kota juga harus memperhatikan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan petugas DLHK yang bekerja keras mengangkut sampah dari rumah ke rumah,” tegas Aryoko.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, meminta agar sistem digitalisasi tersebut benar-benar dirancang untuk memudahkan masyarakat. Menurutnya, mekanisme pendaftaran dan penerbitan nomor VA perlu disederhanakan agar masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor DLHK.
“Jangan sampai niat baik ini justru menyulitkan masyarakat. Harus dipikirkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan nomor VA tanpa harus datang ke kantor,” ujarnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…