Lebih lanjut, yang jelas program ini hadir karena otonomi khusus dilanjutkan sampai 2041. Jadi program ini dibuat dengan memperkuat perubahan-perubahan regulasi yang ada oleh pemerintah pusat. Sejauh mana kecepatan adaptasi pemerintah daerah dalam tatanan dan Tata kelolanya
Di sisi lain pemerintah pusat mengatur kalau misalnya rencana rencana program yang diusulkan itu terlambat maka akan dipotong anggarannya. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena apa yang semestinya menjadi hak dari masyarakat orang asli Papua melalui pemerintah daerah, dananya akhirnya dipotong karena masalah sederhana, misalnya karena pemahaman para perencana anggaran dalam regulasi yang baru ini belum memadai.
“Peran kami mensupport mendukung pemerintah agar tidak terlambat akurat dan usulannya, partisipasi masyarakat yang paling rentan juga betul-betul terakomodir. Karena pada akhirnya kami juga ingin mendengar dari masyarakat, apakah masyarakat puas dengan implementasi otonomi khusus,” ujarnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai…
Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui…
Dalam pengiriman perdana ini, sebanyak 240 kilogram kepiting bakau kualitas premium diterbangkan ke Negeri Jiran…
Menurutnya, jumlah penonton yang mencapai puluhan ribu orang tidak sebanding dengan jumlah steward yang disiapkan…
Penanganan kasus pembunuhan Bripda Juventus Edowai yang memicu kericuhan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret…
Dalam kunjungan tersebut Ketua DPR Papua Denny Bonai didampingi Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni…