

Diskusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan, Pokja Papua Sehat dengan melibatkan Pimpinan RSUD DOK II Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura, dan Stikes Jayapura, di GKN Lantai 4 Selasa (27/8) kemarin. (foto:Pokja for Cepos)
Terkait Pelayanan Kesehatan di Kota Jayapura
JAYAPURA-Pokja Papua Sehat, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) adakan pertemuan dengan Pimpinan RSUD DOK II Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura, dan Stikes Jayapura. Pertemuan ini membahas pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS) di era Otonomi Khusus Jilid II dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP sekaligus moderator dalam diskusi bersama ini, Edison Tanati menjelaskan, tujuan diskusi ini adalah untuk mendengarkan langsung tentang penyaluran Dana Otsus Bidang Kesehatan yang diterima rumah sakit yang ada di Kota Jayapura. Selain itu juga membahas bagaimana proses dan kendala terkait pelayanan saat di rumah sakit terutama angka kematian dan kelahiran OAP di rumah sakit.
“Dalam kesempatan tersebut, kami banyak mendengar masukan dan keluhan terkait pelayanan di RS dan penyerapan dana otsus untuk bidang kesehatan,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos dalam rilisnya, Selasa (27/8) kemarin.
Dari pertemuan ini, nantinya akan ditindaklanjuti dengan survey atau turun langsung dan melihat kondisi RSUD Dok II Jayapura, RSJ Abepura dan Stikes Jayapura untuk dapat menjadi pertimbangan dan pelaporan tim Pokja Papua Sehat.
dr. George Rumborias Wakil Direktur SDM RSUD Dok II Jayapura mengungkapkan tentang adanya bantuan Otsus dan dari pusat dari Kementerian Kesehatan yang diterima, namun belum terlihat progress dan perkembangannya dan dianggap kurang tepat sasaran.
“Perlu Pengelolaan Internal Rumah sakit yang baik dan tidak baku tipu dan harus lebih transparan, untuk mencapai Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat” ungkapnya.
Tidak hanya itu, menurutnya Infrastruktur Rumah sakit dan kesejahteraan SDM atau Pegawai rumah sakit perlu dipersiapkan dengan baik. “Ada beberapa alat yang masih harus meminjam ke Rumah Sakit lain, begitu juga dengan Kesejahteraan Pegawai yang perlu diperhatikan, mengingat hampir sebagian besar pegawai yang ada baik perawat maupun karyawan memiliki gaji yang masih dibawah UMR, ” Jelasnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…