

Robby Kepas Awi (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehubungan dengan upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura.
Hal ini harus dilakukan setelah Pemerintah Kota Jayapura harus rela kehilangan pendapatan Rp 10 miliar akibat pemberlakuan aturan baru mengenai pungutan retribusi dan potensi pajak di Kota Jayapura yang berlaku secara nasional.
PJ.Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, salah satu yang dilakukan pihaknya adalah melakukan penertiban terhadap fasilitas-fasilitas umum yang tidak berizin ataupun yang masa izinnya sudah selesai atau habis. Diantaranya papan reklame yang tersebar di beberapa titik di Kota Jayapura.
“Dalam waktu dekat terus dilakukan penertiban-penartiban, terutama reklame yang dipasang tidak mendapatkan izin. Namun juga yang masa izinnya sudah selesai”ujarnya.
Dia mengatakan ada beberapa potensi pajak dan retribusi di Kota Jayapura yang tidak lagi dipungut retribusi, diantaranya rumah sewa, dan pajak minuman beralkohol serta beberapa jenis retribusi lainnya.
“Itu teman-teman lakukan penertiban, sehingga semua bisa sadar dan juga bisa membantu pemerintah untuk, membayar pajaknya. Terutama meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura,” ujarnya.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Langkah ini diambil seminggu pasca-insiden penembakan yang menimpa tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan P Mandenas, S.Sos, M.Si menyatakan respon cepat yang diambil…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…