

Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas (foto:Dok/Cepos)
JAYAPURA–Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas, menanggapi aksi demonstrasi yang berlangsung di lingkungan rumah sakit tersebut, Selasa (27/1). dr. Daisy memberikan klarifikasi atas sejumlah isu yang diangkat oleh para pendemo.
Terkait tudingan adanya tarif rumah sakit yang dinilai mahal, dr. Daisy membantah adanya penerapan tarif baru. Ia menegaskan bahwa tarif yang berlaku saat ini merupakan tarif lama yang telah ditetapkan lebih dari tiga tahun lalu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) BLUD.
“Tidak ada tarif baru. Tarif yang digunakan adalah tarif lama yang sudah berlaku lebih dari tiga tahun,” tegasnya.
Mengenai tuntutan audit keuangan, dr. Daisy menyatakan pihaknya tidak keberatan jika dilakukan audit. Menurutnya, RSUD Abepura secara rutin diperiksa oleh BPK. Bahkan, audit rinci atau audit tertentu telah dilaksanakan pada periode September hingga November 2025.
“Hasil audit tersebut sudah kami laporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Inspektorat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pembayaran jasa medis, dr. Daisy menjelaskan bahwa jasa medis bulan Desember, termasuk jasa dari BPJS, telah dibayarkan sebelum perayaan Natal.
Untuk jasa medis bulan Januari, menurutnya, memang belum waktunya dibayarkan karena masih menunggu proses transfer klaim berikutnya. “Pembagian jasa biasanya dilakukan setiap tiga hingga empat bulan agar nominal yang diterima pegawai lebih signifikan,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…