JAYAPURA– Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggoro Dasananto menyampaikan, akan ada peraturan bersama yang dibuat oleh kementerian dan lembaga terkait mengenai pembayaran royalti lagu di Indonesia.
Aturan ini nantinya memperkuat kembali mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu yang dinyanyikan saat konser, maupun yang dipasangkan di setiap café-cafe, maupun retail serta hotel-hotel yang ada di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Kanwil Kemenkumham Papua, Anhtonius Ayorbaba menyampaikan untuk di Provinsi Papua penerapan dari aturan itu dapat dijalankan, setelah pembentukan Lembaga Management Kolektif (LMK). Untuk pembentukan LMK diperlukan beberapa sayarat salah satunya Kanwil Kemenkumham Papua harus mampu mendorong pendaftaran hak cipta dari 89 pencipta lagu baru di Papua.
“Apabila hal itu terpenuhi, maka LMK ini dibentuk,” kata Anthonius Ayorbaba Jumat ( 22/12).
LMK lanjutnya berfungsi intuk mengakomodir royalty lagu di setiap Cafe, retail maupun hotel hotel, serta tempat hiburan
Diapun menjelaskan Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (22) UUHC. Dalam Pasal 89 ayat (1) UUHC untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait.
Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Bagi pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, mereka dapat fokus pada penciptaan karya-karya mereka tanpa harus membuang-buang waktu untuk mengumpulkan royalti dari pengguna (user) karya mereka.
“Nantinya LMK akan mengelolah royalti lagu, dan setiap akhir tahun royalti itu akan dibagikan kepada masing masing pencipta lagu, artinya melalui LMK ini para pencipta lagu tidak lagi pusing untuk menagih royalit lagu kepada orang yang buka lagu mereka, tapi LMK yang tagih itu, kemudian di storkan kepada pencipta lagu,” terangnya.
Untuk memenui kuota tersebut, pihaknya akan bekerjsama dengan Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
“Nanti kami bersama Dinas Pariwisata akan membuka lomba, cipta lagu, tapi ini hanya berlaku bagi pencipta baru,” ungkapnya.
Diapun mengatakan pihaknya akan menargetkan tahun 2024, di Kanwil Kemenkumham Papua bisa membentuk Lembaga Management Kolektif.
Semoga dengan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, tahun 2024 kita bisa memperoleh 89 pencipta lagu baru di Kota Jayapura, sehingga dengan begitu kita bisa bentuk LMK,” harapnya.
Sementara itu di tempat yang sama Kadis Pariwisata Kota Jayapura, Mathias Benoni Mano menyampaikan mulai awal tahun 2024 pihaknya siap mendorong target pemenuhan pembentukan LMK di Papua.
“Nantinya kami akan buat progam atau lomba copta lagu, bagi pencipta baru, saya yakin dalam tempo 3 bulan target untuk pemenuhan pembentukan LMK di Papua bisa terwujud,” pungkasnya. (rel/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos