Siapkan Skema Bantalan Sosial dari Sumber Dana APBD

JAYAPURA-Terkait pengalokasian dana 2 % dana APBD untuk bantalan sosial menyikapi dampak kenaiakn harga BBM,  maka Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan berbagai cara.  Salah satunya melalui  Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura dengan melakukan Sidak Bapok di pasar tradisional dan modern.

  Menurut Penjabat Wali Kota Jayapur Dr Frans Pekey, MSi, dari hasil dari Sidak ini akan dilakukan evaluasi,  kira-kira harganya stabil pada level mana, level tertinggi atau level terendah dan hasil evaluasi ini akan dilakukan pengambilan kebijakan.

“Misalnya stoknya terbatas akan dilakukan kerjasama dengan Surabaya atau Makassar untuk mendatangkan komoditi antar daerah dan berikut akan dilakukan pasar murah di 5 distrik lalu ada bantuan sosial untuk sopir angkot, nelayan, tukang ojek dan kelompok kerja yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM,”ungkap Frans Pekey, Selasa (27/9).

  Menurut Frans Pekey, alokasi anggaran sudah disiapkan, termasuk skema penyaluran juga telah diatur. “Bisa jadi subsidi BBM dengan cara kasih kupon BBM untuk nelayan dengan bantuan dari pemerintah, tapi ini harus dibicarakan teknisnya,’’katanya, Selasa (27/9)kemarin.

   Pemkot Jayapura saat ini tengah mengikuti perkembangan  harga di pasar, apakah harga naik atau tidak. Namun sejauh ini, diakui harga di pasaran masih normal, belum ada gejolak yang meresahkan masyarakat.

  “Tapi ketika ada gejolak harga, maka akan dilakukan intervensi oleh pemerintah, misalnya pasar murah, pengendalian harga pasar, bantuan untuk distributor Pemkot akan mensubsidi transportasinya dari daerah ke sini supaya di jual jatuhnya harganya pas transpornya kita tanggung,’’sambungnya

  Untuk itu, dengan alokasi dana 2 % dari APBD dalam membantu masyakat akan dipilah dan dipilih mana yang terdampak, sehingga lebih tepat sasaran. Sebab,  jika harga Bapok masih stabil tentu tidak mempengaruhi inflasi, namun untuk yang terdampak seperti nelayan, sopir angkot dan lainnya bisa diberikan bantuan.

  “Ini sedang dilakukan perhitungan maupun skema pemberian bantuan itu melalui lintas OPD terkait dan diharapkan OPD terkait dalam menyediakan data harus lengkap, misalnya patokan by name by address dan jenis pekerjaan harus dilihat juga,”tuturnya. (dil/tri)