Hentikan Konflik Bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM di Papua

JAYAPURA – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mengirim surat terbuka kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Selasa (27/9) kemarin.

Dalam surat tersebut, Direktur Eksekutif  YKKMP Pembela HAM di tanah Papua Theo Hesegem meminta Mahfud MD memperhatikan beberapa hal yang sedang terjadi di Papua belakangan ini.

Meminta Mahfud MD mengambil langkah dengan bijaksana dan cepat untuk menghentikan situasi keamanan, konflik bersenjata perkepanjangan yang terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM di tanah Papua.

Memperhatikan kondisi kesehatan Lukas Enembe Gubernur Papua, demi kemanusiaan. Karena Gubernur dalam keadaan sakit dan sedang proses pengobatan dan pemulihan. Bila perlu Pemerintah memberikan izin kepada Gubernur untuk berobat di Singgapura.

“Mahfud MD telah ketahui bahwa masyarakat OAP dan warga non Papua sebagai warga masyarakat sipil sedang mengalami korban krisis kemanusiaan di tanah Papua, yang berdampak dari konflik bersenjata. Sehingga sedang mengalami krisis kemanusiaan di atas tanah Papua,” kata Theo dalam rilis yang dikirim kepada Cenderawasih Pos, Selasa (27/9).

Theo menyesal sikap Mahfud MD yang tidak konsekuen bicara dan mengambil langka tegas dan tepat tekait kasus pembunuhan disetai dengan mutilasi terhadap 4 warga masyarakat sipil  Nduga di Timika yang dilakukan oleh 6 anggota TNI pada Agustus lalu.

“Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tidak pernah melakukan pemantauan konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua, sedangkan masyarakat orang asli Papua dan warga non Papua yang berada di daerah konflik bersenjata selalu mengalami trauma dan diselimuti dengan rasa takut yang permanen,” ucap Theo.

Selain itu, Menkopolhukam juga tidak pernah mengevaluasi secara bijaksana operasi penegakan hukum terhadap konflik bersenjata di tanah Papua. Sedangkan kita ketahui bahwa operasi penegakan hukum tidak dapat berhasil alias gagal.

Akibat kurang adanya inisiatif Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terhadap penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua. Pemerintah Indonesia selalu saja dituduh oleh masyarakat Internasional termasuk PBB bahwa pemerintah Indonesia selalu melakukan pelanggaran HAM di tanah Papua.

Dari surat terbuka yang dilayangkan kepada Menkopolhukam, Theo berharap Mahfud MD segera mengambil langka cepat untuk menghentikan kekerasan konflik bersenjata di tanah Papua.

Sebagai seorang Pembela HAM di tanah Papua, Theo minta kepada Menteri Koordintor Bidang Politik Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi total konflik bersenjata di tanah Papua dari aspek operasi penegakan hukum.(fia/wen)