Karena kalau keterlibatan masyarakat untuk menerima vaksin DPT ini sebenarnya tidak bermasalah apabila disertai dengan penjelasan yang baik kepada masyarakat sehingga mereka juga bisa mengerti manfaat dan tujuan dari pemberian vaksin DPT ini.
“Siapa sih yang mau anaknya cacat polio, anaknya TBC, difteri yang mematikan, tetanus, pasti tidak ada yang mau. Jadi kalau kita berikan informasi yang baik kepada masyarakat pasti mau mendukung kita. Jadi ketika kemarin kita ditanya apakah kita mendukung dari sisi keuangan, kami itu jalannya reguler, pasti. Yang penting logistiknya ada,” katanya.
Karena itu, mengenai tercapai atau tidaknya vaksinasi DPT ini juga sangat tergantung pada pemerintah pusat, artinya penyediaan logistik untuk mensupport pelaksanaan DPT ini.
Lalu bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan vaksinasi ini. Menurut dia, pihaknya tetap meminta melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian ke pusat, nanti jika pusat sudah memiliki logistiknya baru didistribusikan.
Sejauh ini yang didistribusikan dari pemerintah pusat sangat-sangat terbatas. Sehingga sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. “Kami tanyakan ke provinsi, mereka mengatakan bahwa kita jatahnya cuman sedikit. Contoh vaksin DPT diberikan di provinsi, 600 vial di bulan 1 atau 2 kalau tidak salah, kemudian di bulan berikutnya tambahan lagi 200 vial. Kita butuh lumayan banyak baru itu untuk 29 kabupaten kota, walaupun sudah DOB, tapi diatur dari dinas kesehatan provinsi vaksinasinya,”bebernya.
Kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya menunggu dari pemberian pemerintah pusat melalui Pemprov Papua. Namun yang menjadi catatannya adalah ketika DPT ini tidak dilakukan dengan baik, maka sudah pasti kemudian hari akan terjadi kejadian luar biasa atau KLB di Kota Jayapura.
“Kalau vaksinasi tidak jalan, KLB kan, contoh DPT tidak ada, pasti akan batuk rejan, kemungkinan timbul itu karena daya tahan tubuhnya. Imunisasi itu kan mencegah PD3I namanya, kalau difterinya tidak dikasih, besok ada satu orang yang kena itu bisa merebak. Karena kekebalannya tidak ada. Kami hanya bisa meminta ke nasional, karena tidak mungkin kami bikin vaksin,”tambahnya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dimana dalam rapat ini tidak hanya dengan para guru, tapi dengan orang tua siswa. Ini…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan pemerintah daerah bersama dengan forkopimda dan DPRK Jayawijaya…
‘’Putusan pengadilan harus kita jalankan karena itu hukum bagi kita semua,’’ kata bupati Yoseph Bladib…
"Regulasi dalam pembiayaan Kopdes Merah Putih sudah sangat jelas baik dari dana desa dan negara…
Bupati Mimika Johannes Rettob pun menepis isu miring tentang pengelolaan dana divestasi saham PTFI tersebut…
Pihaknya, lanjut dia, telah meminta bantuan kepada Keamanan Laut (Kamla) dan Radio Pantai untuk kapal-kapal …