

Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen di dampingi Penjabat Sekda Papua Chistian Sohilait saat menyerahkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku usaha Bubur Sagu Mutiara pada Festival Sagu Papua 2026 bertempat Kota Jayapura, Papua, Jumat (24/4). (foto:Foto/ANTARA/Qadri Pratiwi)
JAYAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menegaskan bahwa pendaftaran indikasi geografis (IG) menjadi langkah strategis dalam melindungi dan meningkatkan nilai tambah komoditas sagu di Tanah Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, di Jayapura, Sabtu, mengatakan sagu tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan ekonomi yang kuat bagi masyarakat setempat.
“Untuk itu IG menjadi kunci dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sagu Papua, sekaligus menjaga keunikan dan kualitasnya agar tidak disalahgunakan pihak lain,” katanya.
Oleh sebab itu, pelaksanaan Festival Sagu yang akan berlangsung hingga Minggu (26/4) dapat membuka wawasan bagi seluruh pemerintah daerah serta pelaku usaha untuk mendaftarkan IG pada sagu.
“Kegiatan Festival Sagu Papua 2026 ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia oleh sebab itu kami berharap pemerintah daerah untuk segera memprioritaskan pendaftaran indikasi geografis sagu sebagai upaya melindungi identitas produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasar” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan IG maka produk sagu memiliki identitas yang jelas, nilai ekonomi meningkat, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lokal secara berkelanjutan.
“Kami terus berkomitmen memperkuat ekosistem kekayaan intelektual melalui berbagai program, mulai dari sosialisasi, pendampingan UMKM, hingga pengembangan kawasan berbasis Kekayaan Intelektual,” katanya.
Oleh sebab itu dalam kegiatan Festival Sagu pihaknya menghadirkan pembahasan dari pada manfaat IG yang mana sebagai kunci perlindungan sagu. “Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…