

H Musa Narwawan (Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Umrah Papua mencatat progres signifikan dalam proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1447 H/2026 M. Tingkat pelunasan baik untuk jemaah haji reguler maupun khusus telah melampaui angka 95,9 persen.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj dan Umrah Papua, H. Musa Narwawan, S.Ag, M.M kepada Cenderawasih Pos via telepon, Senin (26/1). Ia menyampaikan bahwa pelunasan jemaah haji secara keseluruhan telah mencapai 95,9 persen.
Menurutnya, total kuota haji Papua 2026 sebanyak 933 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari sebanyak 47 jemaah haji prioritas (Lansia), ditambah empat (4) orang KBIHU dan lima (5) orang PHD.
Namun hingga 23 Januari 2026, sebanyak 895 jemaah haji atau sekira 95,9 persen yang telah melakukan pelunasan tahap II. Sementara sebanyak 33 orang jemaah haji yang belum melakukan pelunasan, dinyatakan batal menjalankan ibadah haji tahun 2026 ini.
“Total kuota haji Papua 2026 sebanyak 933 jemaah, namun yang sudah pelunasan tahap ll sebanyak 895 jemaah haji. Sisanya, sebanyak 33 orang jemaah batal berangkat tahun ini (2026), karena tidak melakukan pelunasan tahap ll yang berakhir, 23 Januari 2026. Mereka tunda tahun depan (2027),” ungkap Musa.
Lanjut Musa menjelaskan 33 orang tersebut dinyatakan batal berangkat setelah sebelumnya petugas berusaha keras menghubungi yang bersangkutan melalui telepon seluler namun tidak aktif serta ketidak tahuan alamat yang bersangkutan menjadi penghambat.
Selain itu, kepala kantor wilayah Kemenhaj dan Umrah Papua itu menduga, faktor ekonomi dan belum istithaah yang menyebabkan 33 orang jemaah tersebut tidak melakukan pelunasan tahap II. Sesuai jadwal jemaah haji provinsi Papua akan di berangkatkan ke tanah suci Mekkah dan Madinah pada, Mei 2026 mendatang.
“Setelah melalu rapat pembentukan Kloter di Embarkasi Makassar, Papua mendapatkan kloter, 27, 29, dan 31, masuk PO ada Gelombang ke ll,” jelasnya.
Page: 1 2
Kenaikan grafik kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan Jayapura, melainkan menggambarkan…
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura juga meluruskan anggapan umum mengenai penetapan kategori Desil dalam…
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua berharap pemerintah daerah terus mempermudah…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., mengatakan pendataan tersebut dilakukan melalui Dinas…
Kapolres mengatakan, sertijab tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk…
Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para korban, yakni berupa beras, mi instan,…